TELUK BAYUR — Kabar mengenai dugaan tidak digelarnya upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 RI di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, menuai kekecewaan masyarakat.
Informasi yang beredar menyebutkan, pemerintah kecamatan tidak menyiapkan pelaksanaan upacara kemerdekaan di Lapangan Steenkolen Teluk Bayur dengan alasan keterbatasan anggaran. Jika benar, keputusan tersebut dinilai janggal, mengingat peringatan HUT Kemerdekaan merupakan agenda nasional yang memiliki nilai sejarah dan kebangsaan, terlebih bagi Teluk Bayur yang dikenal sebagai salah satu kawasan bersejarah di Kabupaten Berau.
Kekecewaan warga semakin menguat karena, hingga menjelang peringatan HUT ke-81 RI, belum terlihat persiapan di Lapangan Steenkolen yang selama ini menjadi salah satu lokasi kegiatan masyarakat Teluk Bayur.
Sejumlah warga juga mempertanyakan proses pengambilan keputusan tersebut. Mereka menyebut tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan, terkait rencana tidak diselenggarakannya upacara peringatan kemerdekaan di tingkat kecamatan.
“Kalau memang tidak ada upacara karena anggaran, masyarakat tentu mempertanyakan. Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi peringatan kemerdekaan bangsa,” ujar warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Anggaran Kecil, Bukan Berarti Upacara Ditiadakan
Persoalan anggaran menjadi sorotan utama. Informasi yang diterima masyarakat menyebutkan pemerintah daerah tetap memberikan dukungan anggaran kepada kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan HUT RI, meski nilainya terbatas.
Karena itu, warga mempertanyakan mengapa keterbatasan anggaran dijadikan alasan untuk tidak menggelar upacara.
Pertanyaan tersebut semakin mengemuka karena informasi yang didapat bahwa beberapa kecamatan lain, seperti kecamatan Gunung Tabur dan Sambaliung, disebut tetap melaksanakan upacara peringatan HUT ke-81 RI dengan sumber anggaran yang juga berasal dari Pemerintah Kabupaten Berau.
Perbedaan tersebut membuat masyarakat Teluk Bayur meminta pemerintah kecamatan menjelaskan secara terbuka penggunaan dan mekanisme anggaran kegiatan HUT RI tahun 2026.
Jika persoalannya memang keterbatasan dana, masyarakat menilai masih terdapat ruang untuk mencari solusi bersama, termasuk melalui gotong royong dan dukungan berbagai pihak, tanpa menghilangkan substansi utama peringatan kemerdekaan.
Teluk Bayur dan Jejak Sejarah
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata-mata mengenai ada atau tidak adanya sebuah upacara.
Teluk Bayur memiliki sejarah panjang dalam perjalanan Kabupaten Berau. Kawasan ini dikenal sebagai kota tua dan memiliki sejumlah peninggalan sejarah yang menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat.
Karena itu, tidak digelarnya upacara kemerdekaan di kawasan yang memiliki nilai sejarah justru dinilai ironis.
“Teluk Bayur itu kota tua dan bersejarah. Seharusnya semangat memperingati kemerdekaan justru dipelihara, bukan ditiadakan hanya karena alasan anggaran,” kata warga lainnya.
Masyarakat pun mempertanyakan kepemimpinan pemerintah Kecamatan Teluk Bayur saat ini. Mereka meminta Camat Teluk Bayur memberikan penjelasan secara terbuka mengenai keputusan tersebut, termasuk apakah benar tidak ada anggaran yang memadai dan siapa yang memutuskan tidak dilaksanakannya upacara.
Warga Desak Pemkab Berau Turun Tangan
Jika benar upacara peringatan detik-detik Proklamasi tidak diselenggarakan di Lapangan Steenkolen pada 17 Agustus 2026, agar segera menjelaskan kepada masyarakat Teluk Bayur.
Desakan tersebut muncul karena masyarakat menilai tidak digelarnya upacara HUT RI bukan persoalan sederhana. Mereka khawatir keputusan itu mencederai semangat nasionalisme serta penghormatan terhadap perjuangan para pendahulu.
Namun demikian, sebelum mengambil kesimpulan, masyarakat juga meminta Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur memberikan klarifikasi resmi agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik.
Publik berhak mengetahui: benarkah tidak ada anggaran untuk upacara HUT RI ke-81, berapa anggaran yang diberikan pemerintah daerah, untuk apa anggaran tersebut dialokasikan, serta mengapa kecamatan lain tetap mampu menggelar upacara dengan dukungan anggaran yang disebut bersumber dari Pemkab Berau?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini menunggu jawaban dari Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur dan Pemerintah Kabupaten Berau.
Bagi warga Teluk Bayur, upacara kemerdekaan bukan sekadar barisan pasukan, pengibaran bendera, atau seremoni tahunan. Di kota tua yang menyimpan jejak sejarah itu, peringatan 17 Agustus merupakan momentum untuk mengingat kembali harga yang dibayar para pendahulu demi sebuah kemerdekaan.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah tidak membiarkan keterbatasan anggaran menjadi alasan untuk memutus tradisi peringatan kemerdekaan.
Sebab, ketika upacara kemerdekaan ditiadakan, yang dipertanyakan warga bukan hanya soal anggaran, tetapi juga sejauh mana pemerintah masih merawat ingatan sejarah dan semangat perjuangan di Teluk Bayur.
Reporter DK: MR.
