BERAU — Sengketa lahan yang melibatkan Kelompok Tani (Poktan) Maluang Jaya di Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kembali memanas.
Persoalan tersebut mencuat setelah Ketua Poktan Maluang Jaya, Januwar, menyampaikan adanya dugaan perusakan tanaman sawit dan tanaman tumbuh milik warga di lahan yang selama ini diklaim sebagai bagian dari penguasaan anggota kelompok tani.
Menurut Januwar, tanaman milik warga diduga dirusak oleh pihak yang belum diketahui secara pasti. Kondisi itu, kata dia, menimbulkan keresahan di tengah anggota kelompok tani, terlebih karena sebagian warga mengaku memiliki dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
Januwar menyayangkan belum adanya tindakan penghentian terhadap aktivitas alat berat yang disebut masih berlangsung di lokasi yang disengketakan.
Ia berharap aparat penegak hukum, khususnya Polres Berau, segera memberikan perhatian terhadap laporan dan keresahan warga guna mencegah persoalan tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Persoalan itu juga mendapat perhatian dari kuasa hukum Poktan Maluang Jaya, H. Ideramsyah Husien, S.H., C.ILJ.
Ideramsyah mengatakan, kliennya selama ini berupaya menahan diri dan memilih menempuh jalur hukum. Namun, menurut dia, dugaan perusakan tanaman warga serta aktivitas alat berat di lokasi yang masih disengketakan perlu segera mendapat respons aparat.
“Sebagai kuasa hukum, kami sangat menyayangkan adanya dugaan perusakan tanaman milik warga. Kami juga sudah menyampaikan agar aktivitas di lapangan dihentikan sementara, tetapi sampai sekarang belum terlihat tindakan penghentian sebagaimana yang kami harapkan,” ujar Ideramsyah.
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar mengenai aktivitas di lapangan, tetapi juga menyangkut kepastian status dan penguasaan atas bidang tanah yang disengketakan.
Apalagi, kata dia, terdapat anggota Poktan Maluang Jaya yang mengaku memiliki dokumen kepemilikan berupa SHM.
“Dari hasil pengecekan di lapangan, kami menemukan adanya lahan milik anggota Poktan Maluang Jaya yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik. Di lokasi tersebut juga terdapat tanaman sawit dan tanaman tumbuh lainnya yang menurut keterangan pemilik diduga mengalami kerusakan,” katanya.
Minta Polisi Ambil Langkah Preventif
Ideramsyah menegaskan, pihaknya tidak ingin sengketa lahan tersebut berkembang menjadi konflik terbuka antarwarga.
Karena itu, ia meminta Polres Berau segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan masyarakat serta mengambil langkah preventif untuk mencegah terjadinya benturan di lapangan.
“Kami meminta Kapolres Berau memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum justru berkembang menjadi keributan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ia mengatakan, anggota Poktan Maluang Jaya juga telah diminta tetap menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.
Menurutnya, sikap tersebut penting agar setiap pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan fakta di lapangan.
“Kami terus mengingatkan anggota kelompok tani untuk tidak terpancing. Jangan melakukan tindakan yang justru merugikan diri sendiri. Persoalan ini harus diselesaikan melalui jalur hukum,” ujarnya.
Ideramsyah juga menekankan bahwa pihaknya tidak ingin mendahului proses hukum dengan menyimpulkan adanya tindak pidana.
Menurut dia, dugaan perusakan maupun dugaan penguasaan tanah secara melawan hukum harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap dokumen, kondisi lapangan, keterangan para pihak, serta alat bukti lainnya.
“Kalau memang terbukti ada tindakan penguasaan atau penyerobotan tanah secara melawan hukum, tentu ada konsekuensi hukumnya. Tetapi semuanya harus dibuktikan melalui proses hukum,” katanya.
Ia menyebut, persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah perlu dilihat secara utuh, termasuk mencermati dokumen kepemilikan yang dimiliki pihak-pihak yang terus melakukan perusakan tanaman tumbuh dilokasi lahan.
Ia menilai, penyelesaian sengketa lahan tidak cukup hanya dengan melihat aktivitas yang terjadi di lapangan. Kepastian mengenai alas hak, batas bidang, riwayat penguasaan, serta dokumen kepemilikan masing-masing pihak juga harus diperiksa secara objektif.
Ideramsyah kembali menegaskan bahwa Poktan Maluang Jaya memilih jalur hukum dan tidak menginginkan konflik terbuka.
Namun, menurut dia, kondisi di lapangan perlu segera ditangani karena aktivitas alat berat dan dugaan kerusakan tanaman berpotensi meningkatkan ketegangan apabila tidak segera mendapat penanganan.
“Kami tidak ingin ada konflik di tengah masyarakat. Karena itu, kami meminta aparat mengambil langkah preventif. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan sampai kemudian terjadi benturan,” ujarnya.
Ia berharap semua pihak menghormati proses hukum dan tidak melakukan tindakan sepihak selama status serta hak atas lahan masih menjadi persoalan yang diperselisihkan.
“Yang kami dorong adalah penyelesaian berdasarkan hukum, dengan tetap menjaga situasi agar masyarakat tidak terprovokasi dan persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” pungkas Ideramsyah.
Hingga berita ini disusun, dugaan perusakan tanaman dan persoalan aktivitas alat berat di lokasi sengketa sebagaimana disampaikan pihak Poktan Maluang Jaya masih merupakan klaim dari pihak yang bersengketa dan perlu diklarifikasi serta dibuktikan melalui proses hukum dan warga berharap adanya langkah cepat Polri dalam penanganan laporan dari masyarakat.
Narasumber: H. Ideramsyah Husien, S.H., C.ILJ
Penerbit: Marihot
