JAKARTA – 01 Oktober 2026 – Di balik megahnya proyek pengembangan di Kabupaten Bogor, tersembunyi kisah pilu puluhan keluarga yang mengaku tanah waris leluhur mereka beralih tanpa keadilan. Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Indonesia menegaskan: tanah waris bukan barang dagangan, dan hak para ahli waris harus dipulihkan — sekarang juga.
Ketua Umum RPA Indonesia, Jeannie Latumahina, menyampaikan hal ini dalam pengaduan resmi kepada KPK terkait dugaan korupsi penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.
“Ini bukan sekadar soal surat-surat tanah. Ini soal kehormatan keluarga yang kehilangan warisan leluhur. Perempuan yang memperjuangkan hak anak-anaknya tidak boleh dibiarkan sendirian,” ujar Jeannie.
10 TUNTUTAN: DARI ADMINISTRASI HINGGA HUKUMAN MAKSIMAL
RPA Indonesia menyampaikan 10 poin penegasan yang menyentuh akar persoalan:
1. Bongkar seluruh jejak keterlibatan pihak terkait.
2. Telusuri keterlibatan pejabat Kementerian ATR/BPN jika terbukti ada pelanggaran.
3. Periksa seluruh riwayat administrasi pertanahan secara menyeluruh.
4. Usut tuntas dugaan suap, gratifikasi, dan korupsi.
5. Pulihkan hak ahli waris sesuai fakta hukum dan peraturan.
6. Lindungi korban dan saksi dari ancaman.
7. Panggil jajaran Direksi & Dewan Komisaris PT Summarecon Agung Tbk jika terbukti terlibat.
8. Periksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid — proses hukum jika bukti cukup.
9. Tuntut hukuman maksimal, termasuk pidana mati jika memenuhi syarat hukum.
10. Pastikan hukuman memberi efek jera nyata bagi pelaku korupsi.
JANGAN BIARKAN SUARA PEREMPUAN TENGGELAM
Pendamping hukum LBH RPA Indonesia, Bintang Maulana Habib, SH., MH., M.Kn., menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh membiarkan pihak yang lemah tergilas.
“Yang paling berjuang justru para ibu dan anak. Mereka tidak punya kekuasaan, hanya bukti warisan. Jangan sampai proses hukum yang panjang justru mematikan harapan mereka. Sejarah kepemilikan, dokumen, saksi — semuanya harus didengar dan diperiksa.”
KPK DIPERINGAT: TIDAK BOLEH MEMILIH-MILIH
Jeannie Latumahina memperingatkan KPK agar tidak menutup mata terhadap siapa pun.
“Jika hanya sebagian pihak yang diperiksa, kami menduga ada permainan di balik meja. KPK harus bekerja berdasarkan bukti, bukan nama atau kekuasaan. Kami tidak akan diam.”
Paulus Tutuarima dan Yusuf Pradika dari DPP RPA Indonesia menegaskan: siap turun ke jalan jika keadilan tidak dijalankan.
“Kami akan berdiri di depan Gedung KPK sampai hak para ahli waris dikembalikan. Tanah mereka bukan milik pengembang, bukan milik pejabat — itu milik keluarga yang sudah dijaga turun-temurun.”
RPA Indonesia menegaskan:
Tanah waris tidak bisa dihapus dengan surat palsu. Hak yang dirampas harus dikembalikan. Hukum harus tegak untuk semua — kaya atau miskin, berpengaruh atau tidak dikenal.
Red/JS
