Jakarta, 20 Oktober 2026 –Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) secara nasional pada 10 November 2026.
Rencana peluncuran itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan usai rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, (20/10) sore.
“Tadi kita laporkan mengenai Perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada 10 November,” kata Luhut.
Menurutnya, digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar perubahan mekanisme penyaluran bantuan pemerintah. Lebih dari itu, program tersebut dirancang untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat, terutama kelompok yang selama ini membutuhkan bantuan tetapi belum terjangkau secara optimal.
Melalui sistem digital yang terintegrasi, pemerintah berupaya memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi data.
“Perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Akan diberikan dalam bentuk cash transfer,” jelasnya.
Luhut mengatakan arah kebijakan subsidi pemerintah ke depan diharapkan semakin berorientasi kepada penerima manfaat yang tepat sasaran, bukan semata-mata subsidi untuk produk.
“Jadi, pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” ujar Luhut.
Direktur Eksekutif Percepatan Program Prioritas Ekonomi DEN, Mochammad Firman Hidayat, mengatakan persiapan penerapan Perlinsos Digital terus berkembang. Uji coba program tersebut kini telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Perluasan ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah sebelum program diluncurkan secara nasional oleh Presiden.
“Saat ini sudah mencapai seluruh kabupaten kota di Indonesia: 514 kabupaten/kota,” kata dia.
Firman mengungkapkan, sebanyak 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial. Untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendaftar secara mandiri, pemerintah juga melibatkan ratusan ribu Agen Perlinsos.
Agen-agen tersebut memiliki peran penting dalam mendampingi masyarakat, terutama warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital atau mengalami keterbatasan dalam mengakses teknologi.
“Dan per hari ini sudah ada 11,5 juta kepala keluarga (KK) yang terdaftar dalam program digitalisasi perlinsos ini. Dan ada 775 ribu Agen Perlinsos yang membantu pendaftaran warga-warga kita yang membutuhkan bantuan sosial. Dan kalau kita lihat data hariannya, sudah lebih dari 600 ribu pendaftar yang mendaftar di portal Perlinsos per hari,” paparnya.
Selain memperluas pendaftaran, pemerintah juga mengevaluasi efektivitas sistem digitalisasi melalui sejumlah proyek percontohan. Salah satu hasil evaluasi yang dilaporkan kepada Presiden berasal dari pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital di Bali.
“Kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden hasil studi kami terkait dengan piloting di Bali. Dengan menggunakan Perlinsos Digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1 persen dan inclusion error juga bisa turun dari 4,1 persen,” jelasnya.
Inclusion error adalah kesalahan data atau ketidaktepatan sasaran saat seseorang atau keluarga yang sebenarnya tidak berhak (tidak memenuhi syarat), justru masuk dan terdaftar sebagai penerima manfaat. Exclusion error sebaliknya, yang berhak menerima bantuan justru terlewatkan.
Hasil tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah untuk mengembangkan sistem penyaluran bantuan yang lebih akurat sebelum diterapkan dalam skala nasional.
“Artinya Digitalisasi Perlinsos ini mampu membuat proses (penyaluran) bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran,” ujarnya.
