BALIKPAPAN – Polda Kalimantan Timur mempertegas langkah penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga 28 Oktober 2026, jajaran Polda Kaltim mencatat 37 laporan polisi yang telah memasuki tahap penyidikan, dengan 33 tersangka terdiri atas 31 orang dan dua korporasi.
Data tersebut dipaparkan Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., M.H., C.F.E., CFrA., dalam konferensi pers penegakan hukum karhutla Ditreskrimsus Polda Kaltim bersama Polres dan Polresta jajaran, Kamis (29/10/2026). Langkah ini menegaskan keseriusan kepolisian dalam menangani perkara karhutla sekaligus mencegah kebakaran yang mengancam keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Kapolda hadir didampingi sejumlah pejabat utama, termasuk Dirreskrimum, Dirreskrimsus, dan Kabid Humas Polda Kaltim. Melalui pemaparan tersebut, kepolisian menyampaikan perkembangan penanganan perkara sekaligus mengingatkan bahwa dugaan pelanggaran terkait pembakaran lahan harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“6.516,81 HEKTARE LAHAN TERBAKAR, ANCAMAN LINGKUNGAN TAK BISA DIABAIKAN“
Berdasarkan data kumulatif Januari hingga 28 Oktober 2026, Kalimantan Timur mencatat 15.747 titik panas (hotspot) dan 10.461 titik api (fire spot). Total luas lahan terbakar mencapai 6.516,81 hektare.
Kabupaten Berau mencatat 4.008 titik panas, disusul Kutai Timur sebanyak 3.300 titik dan Paser sebanyak 3.000 titik. Adapun luas lahan terbakar terbesar tercatat di Kutai Kartanegara sekitar 1.661 hektare, Berau 1.252 hektare, serta Kutai Barat sekitar 1.200,1 hektare.
Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan cepat, terukur, dan berkelanjutan. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan vegetasi dan ekosistem, tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta kegiatan sosial dan ekonomi.
Karena itu, penanganan tidak cukup berhenti pada pemadaman api. Penelusuran penyebab kebakaran, pengumpulan alat bukti, penegakan hukum, dan pencegahan di wilayah rawan harus berjalan beriringan.
“37 LAPORAN POLISI MASUK PENYIDIKAN“
Dari 37 laporan polisi yang ditangani jajaran Polda Kaltim, sebanyak 30 laporan berkaitan dengan perorangan dan tujuh laporan berkaitan dengan korporasi. Dalam keseluruhan penanganan perkara tersebut, terdapat 33 tersangka, yakni 31 orang dan dua korporasi.
Penanganan perkara tersebar di sejumlah wilayah, dengan rincian:
– Ditreskrimsus Polda Kaltim: 4 laporan polisi.
– Polres Berau: 9 laporan polisi.
– Polres Kutai Kartanegara: 7 laporan polisi.
– Polresta Samarinda: 5 laporan polisi.
– Polres Kutai Timur: 5 laporan polisi.
– Polres Paser: 2 laporan polisi.
– Polres Penajam Paser Utara: 2 laporan polisi.
– Polresta Balikpapan: 1 laporan polisi.
– Polres Kutai Barat: 1 laporan polisi.
Sebaran tersebut memperlihatkan bahwa penanganan perkara dilakukan melalui satuan kewilayahan dan Ditreskrimsus Polda Kaltim. Setiap perkara tetap harus dituntaskan berdasarkan alat bukti, hasil penyidikan, dan prosedur hukum yang berlaku.
Keterlibatan korporasi dalam penanganan perkara juga menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan proporsional, tanpa membedakan pihak yang diduga bertanggung jawab, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta hak setiap pihak dalam proses hukum.
KAPOLDA PERINGATKAN MASYARAKAT: JANGAN MEMBAKAR LAHAN
Kapolda Kaltim menegaskan komitmen jajarannya untuk melanjutkan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana karhutla. Masyarakat diimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena api berisiko meluas dan menimbulkan kerugian bagi lingkungan maupun warga sekitar.
Pencegahan juga membutuhkan respons cepat dari masyarakat. Apabila menemukan titik api, indikasi pembakaran lahan, atau kondisi yang berpotensi memicu karhutla, warga diminta segera melaporkannya kepada aparat berwenang agar dapat ditindaklanjuti.
Di sisi lain, pemerintah daerah, pemilik lahan, pelaku usaha, dan seluruh unsur masyarakat diharapkan memperkuat pengawasan, meningkatkan kewaspadaan, serta menjalankan langkah pencegahan sesuai tanggung jawab masing-masing.
“PENINDAKAN TEGAS, PENCEGAHAN HARUS BERJALAN“
Polda Kaltim berkomitmen memperkuat penanganan karhutla melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, inovasi pencegahan, dan penegakan hukum yang profesional serta berkelanjutan. Upaya tersebut diarahkan untuk menekan risiko kebakaran, melindungi masyarakat, dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran, sedangkan pencegahan merupakan langkah mendasar agar kebakaran tidak terus berulang. Keduanya harus dijalankan secara konsisten, cepat, dan terukur.
Melalui sinergi kepolisian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Polda Kaltim mendorong upaya penanganan karhutla yang lebih efektif. Perlindungan lingkungan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan kewajiban bersama demi keselamatan masyarakat dan kelestarian Kalimantan Timur.
//Red/Hmd/
