Jakarta, 30 Oktober 2026 – Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi tanpa memandang tempat tinggal maupun kondisi ekonomi. Prinsip inilah yang kembali ditegaskan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Putih Sari, saat melihat berbagai persoalan kesehatan yang masih dihadapi masyarakat Indonesia.
Bagi Kader Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo ini bahwa pembangunan kesehatan tidak cukup hanya dengan menghadirkan rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas medis lainnya dan saat ini telah diupayakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Pemerintah hari ini dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto sangat memahami soal negara harus memastikan seluruh rakyat, termasuk masyarakat di daerah terpencil, mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas.
Dalam kesempatan itu, legislator Partai Gerindra tersebut mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi pekerjaan besar di sektor kesehatan. Mulai dari tingginya beban penyakit menular dan tidak menular, persoalan gizi dan stunting, kesehatan ibu dan anak, hingga ketimpangan akses pelayanan kesehatan serta keterbatasan tenaga medis di berbagai daerah.
“Karena memang kita sampai dengan hari ini masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan di dunia kesehatan, mulai dari beban penyakit, apakah itu menular ataupun juga penyakit tidak menular,” kata Putih Sari usai membuka Kongres Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (30/10).
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada pengobatan ketika masyarakat sudah sakit, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan, edukasi kesehatan, dan deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit.
Putih Sari menegaskan bahwa pemerataan pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian serius dalam pembangunan nasional. Sebab, hingga kini masih terdapat masyarakat yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses fasilitas kesehatan maupun tenaga medis.
Ia mengingatkan bahwa hak memperoleh pelayanan kesehatan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, pemenuhan hak tersebut bukan sekadar program pembangunan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
Sebagai pimpinan Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, Putih menekankan pentingnya memastikan pembangunan sektor kesehatan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Jadi pembangunan kesehatan ini harus bisa memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka tinggal, apapun kondisi sosialnya, ekonominya, itu harus memiliki kesempatan yang adil untuk bisa hidup sehat,” tutur Putih
