_”PGBWP 70 Tahun, Tapi Rakyat Papua Masih Menangis dan Mengungsi dari Tanah Leluhur Mereka”_
JAYAPURA,- Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP) memperingati 70 tahun pelayanannya di Tanah Papua pada 28 Oktober 2026. Perayaan ini merujuk pada kedatangan Tim Misionaris Australian Missionary Baptist Society (ABMS), kini Global Interaction (GIA), yakni Norm Draiper, Gil McArthur, Hans Noordyk, dan Ian Gruber di Gurikpaga, Tiom, Lanny Jaya pada 28 Oktober 1956.
Dalam naskah refleksi 70 tahun yang disampaikan Presiden PGBWP *Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman*, disebutkan perjalanan gereja dimulai dari pembinaan warga gereja pada 1956-1966 di bawah misionaris Charles Craig, hingga Konferensi ke-1 di Makki, Lanny Jaya pada 14 Desember 1966.
“Dalam konferensi bersejarah yang dihadiri 300 orang berkoteka dan hanya 12 orang berpakaian modern itu, terjadi peralihan kepemimpinan dari misionaris kepada pribumi,” tulis Yoman.
Sejak itu, PGBWP dipimpin tujuh presiden, yakni: Garetuan Permenas Kogoya, Wurupanggup Kogoya, Lawotaganit Kogoya, Mililuk Kogoya, Pdt. Yoseph K. Karetji, Pdt. Andreas Yanengga, dan Dr. A.G. Socratez Yoman (2002-sekarang).
PGBWP menegaskan identitasnya sebagai gereja yang berdiri di atas Firman Tuhan, Alkitab, Otonom, Mandiri, dengan prinsip keterpisahan Gereja dan Negara. Tema besarnya adalah Satu Tuhan, Satu Iman, Satu Baptisan, dengan tema operasional: Kita Meminum Air Dari Sumur Kita Sendiri: Mandiri Dalam Teologi, Daya dan Dana.
Dalam refleksi 70 tahun ini, PGBWP menyoroti situasi kemanusiaan di Papua. PGBWP menyebut Injil harus hadir dalam realitas penderitaan umat.
“Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan… untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,” kutip Yoman dari Lukas 4:18-19.
PGBWP memaparkan data klaim pengungsian dan korban sipil di sejumlah wilayah. Di antaranya:
Kabupaten Nduga: Pada Jumat, 23 Oktober 2026 di Kampung Yosoma/Nonggoloit, Distrik Kenyam, PGBWP mencatat dua pemuda tewas dan satu luka akibat operasi Satgas Rajawali VI. PGBWP juga menyebut 59 kampung dari 13 distrik di Nduga kosong ditinggalkan warga, antara lain Distrik Paro (5 kampung), Mapenduma (10), Yal (20), Dal (6), dan Mugi (18). Eksodus juga disebut terjadi ke Kenyam dan Wamena.
Kabupaten Puncak & Intan Jaya: PGBWP merujuk data Komnas HAM dan laporan organisasi sipil terkait peristiwa di Distrik Kembru, Puncak pada 14 April 2026 yang disebut menewaskan 11-15 warga sipil. Pengungsian juga disebut terjadi di Intan Jaya, Maybrat, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.
Kabupaten Lanny Jaya & Maybrat: Disebutkan operasi militer di Kampung Temalo, Distrik Malagi, Lanny Jaya pada 6-7 Juni 2026, dan penembakan di Maybrat pada 9 Oktober 2026.
Selain itu, PGBWP juga mengenang daftar korban masa lalu yang menurut PGBWP belum diselesaikan secara berkeadilan, mulai dari tragedi Abepura Berdarah 2000, Wasior Berdarah 2001, pembunuhan Theys Eluay 2001, Wamena Berdarah 2003, Paniai Berdarah 2014, hingga kasus mutilasi di Timika 2022, termasuk korban pendeta dan gembala.
Mengutip Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno dan Pastor Frans Lieshout, Yoman menyebut situasi Papua sebagai “luka membusuk” dan “luka bernanah di tubuh bangsa” yang membutuhkan penyembuhan.
Dua Resolusi dan Seruan untuk Presiden
PGBWP membedakan dua resolusi dalam melihat Papua:
1. Resolusi Pembangunan: Terkait Otsus UU 21/2001, pemekaran, pendidikan, kesehatan, ekonomi, yang disebut sebagai kewajiban pemerintah.
2. Resolusi Konflik: Penyelesaian akar konflik yang menurut PGBWP terdiri dari 4 akar konflik hasil riset LIPI (kini BRIN) dalam buku _Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future (2008), yakni: marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kegagalan pembangunan, kontradiksi sejarah dan identitas politik Papua-Jakarta, dan pertanggungjawaban atas kekerasan negara masa lalu dan masa kini.
Atas dasar itu, PGBWP menyampaikan seruan terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto:
“PGBWP menyampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto Presiden RI perlu menunjuk Special Envoy untuk memulai mencari jalan penyelesaian konflik Papua dengan jalan damai dan bermartabat yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral dan di tempat yang netral. Contohnya, pemerintah Indonesia sudah menjadikan GAM-Aceh sebagai mitra dialog pada 15 Agustus 2005 di Helsinki.”
Yoman juga meminta Presiden menarik pasukan non-organik dari Tanah Papua dari Sorong-Merauke dan menjadikan dua buku sebagai rujukan, yakni Papua Road Map (2008) karya LIPI/BRIN dan buku Prabowo Dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua karya warga PGBWP.
“Harapan saya Bapak Prabowo Subianto menaruh legacy bagi rakyat dan bangsa Papua Barat dengan menyelesaikan konflik Papua Barat dengan bermartabat, adil, jujur, terhormat dan manusiawi untuk ciptakan Papua yang damai, Indonesia yang damai, dan dunia yang damai,” tulis Yoman.
Refleksi ini ditutup dengan ucapan Selamat HUT ke-70 PGBWP.(**)
Ita Wakhu Purom, 28 Oktober 2026
_*Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman*_
Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP)
Kontak: 08124888458
*Catatan redaksi:* Naskah ini adalah pernyataan resmi PGBWP. Data dan klaim terkait korban dan pengungsian adalah versi PGBWP. Media disarankan melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait (TNI, Polri, Komnas HAM, Pemerintah Daerah) untuk keberimbangan.
