JAKARTA, Di auditorium DPP PDI Perjuangan, ketika layar merah raksasa menampilkan kalimat “Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya!”, Lisiawati Lase diam lama. Bagi Anggota DPRD Kabupaten Tangerang itu, kalimat tersebut bukan jargon.
“Sebagai perempuan, sebagai kader, dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, saya bangga luar biasa. Ibu Ribka Tjiptaning adalah bukti nyata bahwa perempuan PDI Perjuangan tidak pernah tunduk pada rezim otoriter,” kata Lisiawati.
Lisiawati Lase, legislator PDI Perjuangan Dapil 4 Pasar Kemis Sindang Jaya periode 2024-2029, melihat buku “Catatan Seorang Kader Ribka Tjiptaning Proletariyati”_ sebagai potret utuh bagaimana kekuasaan pernah membungkam, dan bagaimana seorang perempuan melawannya.
Buku itu merangkum jejak panjang Ribka: dari eks Tapol Orde Baru, korban Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996, penggagas Rumah Sakit Apung Laksamana Malahayati, pejuang konsep RS Tanpa Kelas yang kini menjadi cikal bakal BPJS Kesehatan, hingga penggerak Badan Penanggulangan Bencana.
“Ini bukan nostalgia. Ini tupoksi kami,” ujarnya.
Menurut Lisiawati, apa yang ditulis Ribka adalah roh kerja legislasi di Kabupaten Tangerang. Di Dapilnya, Pasar Kemis dan Sindang Jaya, ia masih menemukan warga yang kesulitan akses kesehatan.
“Tupoksi kami legislasi, penganggaran, pengawasan. Prinsip Ibu Ribka itu yang saya pegang saat membahas APBD. Kalau APBD kesehatan masih menyulitkan rakyat, berarti kita mengkhianati pesan buku ini,” katanya.
Bagi Lisiawati, Ribka juga mendobrak patriarki di partai. “Menjadi perempuan di politik sering dianggap pelengkap. Ibu Ribka menunjukkan perempuan Banteng bisa jadi singa. Itu kebanggaan kami sebagai perempuan di DPRD Tangerang,” kata dia.
Ia berharap buku tersebut menjadi bacaan wajib kader perempuan di Tangerang. “Agar setiap perda yang lahir, setiap anggaran yang diketok, ingat: kita dilahirkan dari rahim penderitaan rakyat.”(DW)
