SURABAYA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur sekaligus Anggota DPR RI, Hj. Lita Machfud Arifin, menyatakan menghormati keputusan yang telah diambil Gibran.
Menurut Lita, dinamika politik dan ketatanegaraan yang terjadi harus menjadi momentum untuk memperkuat supremasi konstitusi serta memastikan setiap penyelenggara negara menjalankan amanah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami menghormati keputusan Saudara Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Setiap warga negara, terlebih pejabat publik, tentu memiliki tanggung jawab untuk menghormati konstitusi dan seluruh mekanisme ketatanegaraan,” ujar Lita.
Ia menegaskan, sikap NasDem dalam mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan langkah politik melalui jalur konstitusional yang menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPR RI.
“Sejak awal, NasDem memilih jalur konstitusional. Kami tidak ingin persoalan kenegaraan diselesaikan melalui polemik yang berkepanjangan. Semua harus dikembalikan kepada aturan hukum dan mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Lita menambahkan, pengunduran diri tersebut merupakan perkembangan penting dalam dinamika ketatanegaraan. Namun, proses administrasi dan konsekuensi hukum dari pengunduran diri Wakil Presiden tetap harus ditindaklanjuti oleh lembaga negara yang berwenang sesuai konstitusi.
Sebagai anggota DPR RI, ia juga mengingatkan bahwa stabilitas nasional harus tetap dijaga. Dinamika politik tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas. Jangan sampai dinamika politik di tingkat nasional justru menghambat agenda pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan publik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ketua NasDem Jawa Timur itu menyampaikan bahwa peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pemegang jabatan publik bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum.
“Bagi NasDem, yang paling utama bukan persoalan siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana konstitusi tetap dihormati, demokrasi berjalan dengan baik, dan kepentingan bangsa ditempatkan di atas kepentingan politik maupun pribadi,” tambah Lita.
Ia berharap seluruh proses selanjutnya dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap persoalan kenegaraan harus diselesaikan melalui konstitusi. Mari kita jaga persatuan, stabilitas nasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia,” pungkasnya.(**)
