Jakarta,- Aliansi mahasiswa mendirikan tenda di depan Komnas HAM sebagai aksi maraton sebagai bentuk tekanan agar kasus penyiraman air keras yang dilakukan anggota BAIS TNI terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, diusut tuntas.
Aliansi Kolektif Merpati mengatakan aksi maraton ini akan berlangsung selama seminggu penuh dan bisa diperpanjang yang mengambil tajuk ‘Tenda untuk Andrie, Tandu untuk Demokrasi’ sebagai bentuk ketidakjelasan penanganan kasus Andrie Yunus oleh Puspom TNI meskipun telah berjalan selama satu bulan.
“Tenda untuk Andrie merupakan simbol para pembela HAM harus mendapatkan perlindungan yang nyata, baik dari negara maupun solidaritas masyarakat sipil,” ujar Humas Kolektif Merpati, Dendy dalam keketerangan tertulis, Senin 6 April 2026.
“Kami melihat bahwa kasus Andrie Yunus dan proses penanganannya menandakan krisis demokrasi yang sedang berlangsung,” imbuhnya.
Di sisi lain, koalisi menilai penanganan kasus Andrie oleh Puspom TNI juga tidak berjalan secara transparan. Sampai saat ini masih belum mengungkap aktor intelektual dan rantai komando di balik serangan ini.
“Pelimpahan kasus ke lingkungan militer menambah kekhawatiran akan praktik impunitas, apalagi pelaku berasal dari institusi yang sama,” tuturnya.
Menurut mereka, kondisi ini membuka potensi konflik kepentingan yang serius dan mengancam akuntabilitas penegakan hukum.
“Situasi ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang serius dan mengancam prinsip akuntabilitas. Kami melihat bahwa kasus Andrie Yunus dan proses penanganannya menandakan krisis demokrasi yang sedang berlangsung,” ujar dia.
Oleh karenanya, kata dia, Kolektif Merpati mendesak pembentukan Tim Pencari Fakta Independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil guna memastikan transparansi pengungkapan kasus Andrie Yunus.
Kedua, aliansi juga mendorong agar kasus ini diadili di peradilan umum (sipil), bukan peradilan militer, untuk menjamin independensi dan keadilan bagi korban.
Ketiga, mereka mendesak DPR untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan regulasi yang menjamin perlindungan pembela HAM.
Keempat, mendesak audit menyeluruh terhadap BAIS TNI untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan serta menjamin reformasi institusi keamanan.
Dendy menegaskan keberadaan Kolektif Merpati di depan Komnas HAM untuk memastikan agar Komnas HAM tidak ragu dalam mendesak penanganan kasus Andrie, supaya berjalan secara transparan dan akuntabel, tanpa tedeng aling-aling.
“Percobaan pembunuhan terhadap Andrie Yunus bukan sekadar persoalan kriminal biasa, melainkan ujian bagi komitmen negara terhadap demokrasi dan hak asasi manusia,” tuturnya.
“Tanpa pengungkapan kebenaran secara tuntas dan pertanggungjawaban yang adil, impunitas akan terus dipelihara. Keadilan bagi Andrie adalah bagian dari perjuangan menjaga demokrasi itu sendiri,” pungkasnya.
Tak hanya menuntut keadilan untuk korban, aliansi juga mengaitkan kasus ini dengan kondisi demokrasi yang dinilai memburuk.
Dendy menyebut istilah “Tandu untuk Demokrasi” sebagai metafora bahwa demokrasi tengah dalam kondisi darurat, di mana keselamatan aktivis bisa dipertaruhkan dalam tarik-menarik kepentingan elite.
Mereka menilai langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan transparansi dan mencegah praktik impunitas.
Aliansi tersebut juga menegaskan, kehadiran mereka di depan Komnas HAM bukan sekadar aksi simbolik, melainkan dorongan agar lembaga negara berani bersikap tegas.
Selain itu STIH Jentera, UNS, UIN Jakarta, UNJ, IPB, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Universitas Budi Luhur, Universitas Moestopo.
Rencana Aksi ini akan berlangsung selama seminggu dan kemungkinan akan diperpanjang sampai kasus ini jelas menurut rekan mahasiswa dalam percakapannya.***
DW.
