Jakarta – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menghantam kehidupan masyarakat. Kondisi ekonomi yang belum pulih diperparah dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada industri dalam negeri. Akibatnya, gelombang kebangkrutan semakin meluas, menyebabkan banyak pekerja kehilangan mata pencaharian.
Hingga awal tahun 2025, belum terlihat langkah konkret dari pemerintah untuk menyelamatkan industri dalam negeri dari keterpurukan. Dampaknya, semakin banyak pabrik yang tutup, mempersempit lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kenaikan harga BBM justru memperparah keadaan, memicu lonjakan harga kebutuhan pokok, dan memperdalam jurang kesenjangan sosial.
Dampak Kenaikan BBM: Masyarakat Tercekik
Menurut pemerhati kondisi masyarakat, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, kenaikan harga BBM akan memperburuk keadaan ekonomi rakyat kecil. Harga bahan pokok seperti minyak goreng, telur, daging, dan sayur-mayur melonjak drastis, membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Penghasilan masyarakat saat ini sudah tidak mencukupi untuk hidup layak. Lapangan kerja semakin sulit ditemukan, sementara harga kebutuhan pokok terus naik. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sangat tidak bijaksana dan berpotensi membuat rakyat semakin menderita,” tegas Prof. Sutan.
Berdasarkan keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina (Persero) resmi menyesuaikan harga BBM per 1 Februari 2025. Berikut daftar harga BBM terbaru di DKI Jakarta:
Pertamax: Rp12.900/liter (naik dari Rp12.500)
Pertamax Turbo: Rp14.000/liter (naik dari Rp13.700)
Pertamina Dex: Rp14.800/liter (naik dari Rp13.900)
Pertamax Green 95: Rp13.700/liter (naik dari Rp13.400)
Dexlite: Rp14.600/liter (naik dari Rp13.600)
Pertamax di Pertashop: Rp12.800/liter (naik dari Rp12.400)
Kenaikan ini langsung berdampak pada harga barang dan transportasi, sehingga beban hidup rakyat semakin berat. Sementara itu, banyak masyarakat yang masih kesulitan mencari pekerjaan akibat dampak kebijakan ekonomi sebelumnya.
Panggilan untuk Presiden Prabowo: Batalan Kenaikan BBM!
Prof. Sutan mendesak Presiden RI, Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto, untuk mengambil langkah tegas dalam menyelamatkan perekonomian rakyat. Ia menilai kebijakan pemerintah sebelumnya telah menyebabkan kehancuran ekonomi, sehingga pemerintahan saat ini harus segera mengambil langkah pro-rakyat untuk memperbaiki kondisi.
“Pak Prabowo harus menyapu bersih menteri-menteri yang tidak mampu bekerja. Negara ini butuh kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan justru menambah penderitaan. Kenaikan BBM harus dibatalkan! Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus membebani masyarakat,” tegasnya.
Menurut Prof. Sutan, pemerintah harus lebih kreatif dalam mencari solusi untuk menstabilkan ekonomi, seperti menekan biaya produksi energi, mengoptimalkan subsidi, dan memberantas mafia migas yang selama ini merugikan negara.
Masyarakat Butuh Bukti, Bukan Janji
Kesabaran rakyat saat ini bukan berarti mereka menerima keadaan tanpa perlawanan. Diamnya masyarakat bukan pertanda setuju dengan kebijakan pemerintah, melainkan mereka sedang menilai sejauh mana kepemimpinan baru bisa mengubah nasib bangsa.
Pemerintah tidak boleh mengulangi kesalahan sebelumnya dengan mengambil keputusan yang menyengsarakan rakyat. Sebaliknya, kebijakan yang pro-rakyat harus segera diimplementasikan agar Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi.
Rakyat butuh bukti nyata, bukan sekadar janji manis. Jika pemerintah tidak segera bertindak, bukan tidak mungkin gejolak sosial akan semakin meluas, karena rakyat tidak bisa lagi menahan beban hidup yang semakin berat. (**).
Narasumber: Prof Sutan
