Jakarta,- Gelombang solidaritas menguat di depan Gedung DPR RI/DPD RI/MPR RI, Senayan, Rabu siang (08/04/2026).
Sedikitnya 10 elemen masyarakat turun dalam Aksi Damai Solidaritas untuk mendukung Senator Paul Finsen Mayor, Anggota DPD RI asal daerah pemilihan (dapil) Papua Barat Daya.
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini menjadi simbol perlawanan moral atas apa yang mereka sebut sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia.
Dengan membawa semangat “keadilan tidak datang dari langit, ia harus diperjuangkan di bumi”, massa yang terdiri dari mahasiswa, aktivis, kaum muda, dan masyarakat sipil menyuarakan kegelisahan mereka atas proses etik yang dialami Paul Finsen Mayor, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay.
“Ketika suara kejujuran dibungkam, ketika keberanian berbicara dianggap sebagai ancaman, maka demokrasi berada di persimpangan. Dalam situasi seperti ini, diam bukanlah pilihan,” ujar Vanesha, salah satu orator dalam seruannya di atas mobil komando.
Menurut Vanesha, aksi ini bukan semata bentuk pembelaan terhadap satu figur individu, melainkan bagian dari perjuangan kolektif untuk menjaga marwah demokrasi.
Para peserta aksi menilai, tekanan yang dialami Paul Finsen Mayor mencerminkan persoalan yang lebih besar terkait menyempitnya ruang kebebasan berekspresi di tanah air.
Seperti diketahui, Paul Finsen Mayor dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD RI (BK DPD RI) menyusul polemik dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait sejumlah pernyataan dan sikap politiknya.
Polemik tersebut kemudian bergulir menjadi proses etik di internal lembaga perwakilan daerah tersebut.
Massa aksi menilai, keberanian sang senator dalam menyuarakan aspirasi publik justru direspons dengan tekanan formal.
Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar dari publik: apakah negara masih memberi ruang bagi kejujuran dan kritik?
“Aksi damai ini adalah perlawanan moral. Kami hadir bukan untuk menciptakan kekacauan, tetapi untuk menegaskan bahwa suara rakyat tidak boleh dipadamkan,” tegas salah satu perwakilan massa di lokasi.
Massa juga menegaskan bahwa gerakan ini berakar dari kesadaran murni masyarakat sipil yang tidak ingin melihat wakil rakyat dikriminalisasi atau dibatasi langkahnya saat menjalankan fungsi representasi daerah.**
