Eko Sulistyo, Direktur Climate Policy and Global Politics.
Davos 2026 tampil sebagai penanda berakhirnya ilusi lama globalisasi. Di tengah pertemuan para pemimpin dunia pada 19–23 Januari lalu, World Economic Forum (WEF) justru menyampaikan pesan yang sunyi namun tegas: dunia tidak lagi diikat oleh satu tatanan, satu pusat otoritas, atau satu visi bersama.
Tema A Spirit of Dialogue seperti penanda zaman—bahwa dialog kini hadir bukan karena harmoni global, melainkan sebagai respons atas fragmentasi dunia yang tak bisa disangkal.
Sepanjang forum berlangsung, hampir semua diskusi—baik soal geopolitik, ekonomi global, transisi energi, teknologi, hingga keamanan—berujung pada tidak ada lagi konsensus besar. Yang ada adalah perbedaan kepentingan yang dikelola agar tidak menjadi konflik terbuka.
Dialog di Davos 2026 bukan jalan menuju harmoni global, melainkan mekanisme untuk bertahan di tengah great power politics yang semakin terbuka.
Berbeda dengan Davos satu dekade lalu, pesan yang mengemuka tahun ini tampak defensif dan realistis. Para pemimpin Barat berbicara tentang rapuhnya tatanan internasional berbasis aturan. Sementara aktor Asia dan Timur Tengah menekankan pentingnya fleksibilitas, stabilitas regional, dan kerja sama selektif.
Isu-isu utama yang dibahas—perang dagang, fragmentasi rantai pasok, konflik energi, dan rivalitas teknologi—menunjukkan bahwa globalisasi kini berjalan dalam bentuk yang terfragmentasi, tidak lagi terintegrasi.
Tidak ada lagi pasar global tunggal yang netral secara politik. Setiap keputusan ekonomi membawa implikasi geopolitik, dan setiap kebijakan geopolitik berdampak langsung pada ekonomi.
Di Balik Dialog
Selama forum berlangsung, dinamika great power politics tampak nyata. Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa hadir dengan agenda masing-masing, tetapi tanpa upaya serius membangun visi bersama. Dialog yang terjadi lebih menyerupai negosiasi posisi—bukan lagi mencari titik temu normatif.
Transisi energi, misalnya, dibahas bukan sebagai proyek kolektif kemanusiaan, tetapi sebagai arena persaingan strategis: siapa menguasai mineral kritis, teknologi baterai, dan standar energi masa depan.
Demikian halnya dengan kecerdasan buatan dan digitalisasi, yang dibicarakan dalam kerangka keamanan nasional dan dominasi teknologi.
Pesan implisit dari Davos 2026 menegaskan bahwa politik kekuatan besar—sebagaimana digambarkan oleh John J. Mearsheimer dalam The Great Power Politics—kembali menjadi struktur utama hubungan internasional.
Multilateralisme tidak lagi beroperasi sebagai proyek idealistik untuk membangun tatanan bersama, melainkan bergeser ke arah pragmatisme strategis yang berorientasi pada kepentingan nasional dan manajemen rivalitas.
Namun, kembalinya politik kekuatan besar ini tidak berarti dunia kembali pada satu pola dominasi tunggal. Justru sebaliknya, ia beroperasi dalam konfigurasi global yang jauh lebih kompleks.
Di titik inilah perspektif Amitav Acharya tentang multiplex world menjadi relevan untuk membaca Davos 2026.
Dalam The End of American World Order, Acharya menegaskan bahwa dunia kontemporer tidak lagi unipolar, bipolar, atau sekadar multipolar, melainkan multiplex—sebuah tatanan global berlapis di mana berbagai pusat kekuasaan, norma, dan institusi beroperasi secara simultan tanpa dikendalikan oleh satu otoritas tunggal.
Davos 2026 mencerminkan dunia multiplex, di mana tidak ada satu kerangka dominan yang mengatur arah forum. Davos tidak lagi berfungsi sebagai sumber legitimasi normatif global, melainkan sebagai ruang tawar-menawar strategis di antara berbagai kepentingan yang saling bersaing.
Dalam lanskap ini, Barat membawa narasi krisis tatanan lama dan merosotnya rules-based order; Asia menampilkan narasi transisi dan peluang seiring pergeseran pusat ekonomi global; Timur Tengah menekankan realisme, fleksibilitas, dan kalkulasi kepentingan; sementara negara-negara Global South memandang Davos terutama sebagai arena negosiasi strategis, bukan sebagai penentu norma bersama.
Dalam dunia multiplex, dialog tidak bertujuan menciptakan satu cerita bersama, melainkan memungkinkan berbagai cerita hidup berdampingan tanpa saling meniadakan. Itulah sebabnya hasil Davos kali ini terasa “tipis” jika diukur dengan standar lama, tetapi justru realistis dalam konteks baru.
Bahasa Geo-Economics
Satu-satunya bahasa yang relatif universal di Davos 2026 adalah geo-economics. Hampir semua diskusi—dari iklim hingga teknologi—berujung pada kalkulasi ekonomi strategis. Negara kembali menjadi aktor utama, sementara pasar dan korporasi menyesuaikan diri dengan fragmentasi global.
Pesan yang muncul selama forum berlangsung adalah bahwa era pemisahan antara ekonomi dan politik telah berakhir sepenuhnya. Investasi, perdagangan, dan inovasi kini selalu dikaitkan dengan keamanan nasional dan posisi geopolitik. Inilah ciri khas dunia multiplex dimana tidak ada satu model kapitalisme global, melainkan berbagai varian yang saling berinteraksi dan berkompetisi.
Davos 2026 juga menyampaikan pesan internal bagi WEF sendiri. Forum ini tidak lagi bisa berperan sebagai “arsitek konsensus global”. Perannya bergeser menjadi ruang dialog antar dunia yang berbeda, baik antar blok dan antar kepentingan.
Dalam dunia multiplex, justru fungsi sebagai ruang temu lintas perbedaan menjadi nilai utama WEF, meski tanpa janji kesepakatan besar.
Bagi Indonesia, pesan Davos 2026 tidak berhenti pada pembacaan global, melainkan menuntut reposisi strategi nasional yang lebih sadar geopolitik.
Dalam dunia multiplex yang digerakkan oleh geo-economics, Indonesia tidak cukup hanya diposisikan sebagai pasar atau lokasi produksi dalam skema friend-shoring kekuatan besar, tetapi harus menjadi aktor dengan daya tawar strategis—terutama dalam isu energi, mineral kritis, pangan, serta rantai pasok industri hijau.
Hilirisasi sumber daya, kebijakan industri nasional, serta diplomasi ekonomi tidak lagi hanya sebagai agenda teknokratis semata, melainkan bagian dari strategi keamanan dan posisi geopolitik jangka panjang. Pada saat yang sama, prinsip politik luar negeri bebas-aktif perlu memperoleh makna baru.
Dalam dunia yang terfragmentasi, bebas-aktif bukan berarti netral pasif, melainkan kemampuan untuk membangun kemitraan yang beragam tanpa terjebak satu blok kekuatan dan kepentingan.
Dialog global—termasuk forum seperti Davos—tetap penting, tetapi harus dimanfaatkan secara selektif untuk membuka ruang tawar, mengamankan kepentingan nasional, serta memperkuat kapasitas domestik.
Dalam konteks inilah, Indonesia justru memiliki peluang: bukan sebagai penonton rivalitas kekuatan besar, melainkan sebagai aktor menengah yang mampu menjembatani, menegosiasikan, dan memanfaatkan dunia multiplex yang sedang terbentuk.
Penulis adalah Direktur Institute for Climate Policy and Global Politics.
Sumber: Koran Kontan, 23 Jan’ 2026
