Jakarta –Senin, 8 September 2025
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharuddin menggelar pertemuan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Provinsi DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polda, Kodam, hingga Binda, di Ruang Rapat Gedung H Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Senin (8/9/2025).
Pertemuan tersebut digelar dalam rangka meningkatkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah masing-masing. Bahtiar menjelaskan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan dua Surat Edaran (SE) kepada kepala daerah. SE tersebut terkait dengan optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), serta antisipasi dampak aksi unjuk rasa oleh elemen masyarakat.
Bahtiar menegaskan kembali sejumlah arahan Mendagri kepada kepala daerah dalam rangka mengantisipasi dampak aksi unjuk rasa. Arahan tersebut antara lain melaksanakan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mengajak para tokoh dan unsur masyarakat berpengaruh untuk duduk bersama, serta menggelar doa bersama lintas masyarakat dan pemerintah demi kedamaian.
Selain itu, perlu juga menggencarkan program pro rakyat seperti gerakan pasar murah dan bantuan sosial (bansos), menunda kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, serta menghindari perilaku pamer kemewahan (flexing) baik oleh pejabat maupun keluarganya. Kepala daerah juga diminta menunda keberangkatan ke luar negeri, serta bagi daerah yang berada dalam kondisi rawan diharapkan mengendalikan situasi bersama Forkopimda.
“Selain arahan tersebut telah dikeluarkan Surat Kemendagri No: 300.1.4/e.1/BAK perihal Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah yang ditujukan kepada kepala daerah tertanggal 3 September 2025,” ungkap Bahtiar.
Dalam surat tersebut terdapat poin penting mengenai peningkatan peran serta anggota Satlinmas di desa/kelurahan untuk membantu terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang kondusif di daerah. Dalam konteks itu, peran Satlinmas perlu dioptimalkan dalam mendukung Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat RT dan RW dengan menggiatkan kembali pos ronda.
Pada kesempatan itu, Bahtiar mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan situasi pasca-aksi unjuk rasa. Menurutnya, langkah tersebut dapat ditiru oleh daerah lain.
“Saya apresiasi Pemprov DKI aksi gotong royong gerak cepat jaga Jakarta di Halte Transjakarta Central Senen dan Halte Transjakarta Toyota Rangga, Senen, Jakarta Pusat, Senin, 1 September 2025. Selain itu, kegiatan kolaborasi pembersihan fasilitas umum pascaaksi unjuk rasa ini melibatkan 215 orang dari unsur pasukan pelangi, komunitas ojek online, pedagang dari PD Pasar Jaya, pelajar, dan Solidaritas Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Indonesia (SIKAPI),” ujar Bahtiar.
Bahtiar menekankan, pelibatan seluruh elemen untuk menjaga lingkungan mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga level bawah merupakan langkah positif. Ia berharap hal tersebut dapat terus diperkuat dengan melibatkan unsur organisasi masyarakat seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) hingga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Diharapkan upaya ini mampu membawa bangsa Indonesia menjadi lebih aman dan tenteram.
Turut hadir pada pertemuan tersebut, Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Polpum Aang Witarsa Rofik, Kabinda DKI Mayjen TNI Joko Suparyoto, Kaban Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta Muhammad Matsani, Kasuban Kesbangpol se-DKI Jakarta, serta para pihak terkait lainnya.
Penerbit: Marihot
Puspen Kemendagri
