Oleh: Deodatus Sunda Se/Ketua DPD GMNI DKI Jakarta.
Jakarta,- Kebijakan luar negeri “transaksional” yang diterapkan Donald Trump kembali mengguncang stabilitas domestik Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan janji politik utama pasangan Prabowo-Gibran, kini berada di ujung tanduk akibat tekanan geopolitik, krisis energi global, dan tumpukan utang yang mencekik leher APBN.
1. Analisis BoP dan Kesepakatan ART: Kedaulatan yang Tergadai
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026 menjadi titik balik kontroversial bagi kedaulatan nasional.
Bergabungnya Indonesia dalam inisiatif keamanan pimpinan AS ini memaksa Jakarta untuk tunduk pada agenda geopolitik Washington di Timur Tengah, yang secara tidak langsung melemahkan posisi tawar Indonesia dalam menjaga kedaulatan pangan.
Selain itu, kesepakatan ART memberlakukan tarif resiprokal sebesar 19% untuk produk tertentu. Klausul teknisnya menuntut amandemen puluhan UU demi menyesuaikan standar pasar AS.
Tekanan fiskal dari perjanjian asimetris ini membuat anggaran untuk program populis seperti MBG terancam dialihkan demi memenuhi kewajiban perdagangan yang berat sebelah.
2. Dampak Perang AS-Israel vs Iran: Matinya Jalur Energi
Situasi kian kritis dengan pecahnya perang terbuka antara blok AS-Israel melawan Iran, yang berdampak fatal pada jalur perdagangan energi dunia. Sebagai jalur utama pengiriman minyak, blokade Selat Hormuz menyebabkan jalur perdagangan energi mati total.
Indonesia, sebagai net importer minyak, kehilangan akses terhadap suplai energi murah.
Akibat risiko perang di jalur laut, kapal tanker tidak berani melintas sehingga Indonesia lumpuh; pemerintah gagal mengekspor komoditas unggulan dan gagal mengimpor bahan baku industri serta pangan pokok secara stabil.
3. Krisis Ekonomi: Dolar Meroket dan IHSG Rontok
Ketegangan global ini menghantam langsung jantung ekonomi rakyat. Ketidakpastian global membuat investor lari ke aset aman (safe haven), menyebabkan Rupiah melemah tajam dan meningkatkan beban utang luar negeri serta biaya impor secara eksponensial.
Di sektor finansial, IHSG rontok akibat panic selling massal, sementara sektor manufaktur dan konsumsi hancur karena kenaikan biaya produksi yang tak terkendali. Dengan terganggunya logistik global, harga pangan dalam negeri meroket akibat inflasi energi, memaksa pemerintah melakukan efisiensi ekstrem pada berbagai program sosial.
4. “Bom Waktu” Utang Rp833 Triliun di Tahun 2026
Krisis fiskal Indonesia diperparah oleh tumpukan utang yang harus dibayar tepat saat badai ekonomi menghantam.
Tahun 2026 menjadi periode paling kritis dalam sejarah karena pemerintah menghadapi jadwal pembayaran utang jatuh tempo yang melonjak drastis hingga Rp833 triliun.
Kondisi ini diperburuk oleh pelemahan Rupiah ke level yang mengkhawatirkan (di atas Rp16.800/US$), sehingga nilai pembayaran cicilan utang luar negeri membengkak seketika.
Demi menjaga kepercayaan investor asing dan menghindari risiko gagal bayar (default), pemerintah terpaksa memprioritaskan pembayaran bunga dan pokok utang di atas program kesejahteraan rakyat.
Kesimpulan: Mengapa MBG Dikorbankan?
Pembatalan atau pengurangan drastis anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah konsekuensi logis dari posisi Indonesia yang terjepit. Di bawah bayang-bayang kebijakan Trump, Indonesia terikat pada perjanjian dagang ART yang berat sebelah dan beban utang yang menguras napas APBN.
Sikap “diam” Presiden Prabowo dan Gibran mencerminkan realitas pahit: kedaulatan nasional sedang bertekuk lutut di bawah kendali utang internasional dan ketergantungan energi.
MBG bukan sekadar janji yang diingkari, melainkan simbol bahwa rakyat dipaksa mengalah demi menjaga stabilitas angka-angka di buku utang negara.
(D. WAHYUDI)
