JAKARTA – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melalui Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Yance Andrisal, putra daerah asal Papua, mengeluarkan kritik tegas terhadap arah kebijakan pembangunan di Tanah Papua. Menurutnya, Bahlil Lahadalia yang memiliki kedekatan khusus dengan Presiden belum menjalankan perannya secara optimal sebagai representasi kepentingan masyarakat adat Papua di lingkaran utama kekuasaan.
Posisi Strategis yang Harus Berpihak pada Masyarakat Lokal
Posisi Bahlil sebagai “pembisik” Presiden seharusnya melahirkan kebijakan yang menyentuh akar persoalan ekonomi di Bumi Cenderawasih. Keterwakilan Papua di kabinet semestinya menjadi motor penggerak program pemberdayaan yang meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat lokal, bukan sekadar berperan sebagai fasilitator masuknya modal asing.
Realita: Pemetaan Wilayah untuk Kepentingan Korporasi
Namun realita yang terjadi justru berlawanan. GMNI mengamati adanya tren pemetaan wilayah adat yang masif, yang diduga bukan bertujuan untuk perlindungan hukum bagi warga, melainkan untuk mempermudah inventarisasi lahan guna kepentingan korporasi. Langkah ini sangat berisiko karena seringkali dilakukan tanpa persetujuan dari masyarakat yang telah mendiami tanah tersebut secara turun-temurun.
Izin Investasi Berlebihan Melukai Kedaulatan Adat
Kritik tajam juga diarahkan pada pemberian izin investasi yang dianggap berlebihan di Papua belakangan ini. Pemberian izin konsesi dalam skala besar dinilai telah melukai perasaan dan kedaulatan masyarakat adat. Bagi GMNI, pembangunan yang hanya mengejar angka pertumbuhan tanpa mempertimbangkan eksistensi hak ulayat adalah bentuk pembangunan yang tidak memiliki nurani.
“Tanah Papua bukan tanah kosong. Setiap jengkalnya memiliki pemilik adat,” tegas Yance dalam keterangannya. Ia menambahkan, kebijakan yang hanya fokus pada eksploitasi sumber daya alam melalui tangan investor justru akan memperlebar jurang ketimpangan dan memicu konflik agraria yang tidak berkesudahan di wilayah paling timur Indonesia.
Desakan: Ubah Paradigma Pembangunan
GMNI mendesak pemerintah segera mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat top-down dan ekstraktif menjadi pembangunan berbasis penguatan kapasitas ekonomi kreatif masyarakat adat. Program seperti bantuan permodalan bagi UMKM berbasis adat dan akses pasar untuk komoditas lokal dianggap jauh lebih mendesak dibandingkan hanya mendatangkan ekskavator perusahaan besar.
Persoalan identitas dan ruang hidup masyarakat adat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang sampai ke meja Presiden. GMNI mengingatkan, mengabaikan suara masyarakat lokal demi kelancaran investasi hanya akan meninggalkan luka sosial yang sulit disembuhkan, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas keamanan di Papua.
Berpegang pada Nilai Marhaenisme
Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai Marhaenisme, DPP GMNI menegaskan bahwa keberpihakan kepada rakyat kecil, khususnya masyarakat adat, adalah harga mati. Bahlil Lahadalia diharapkan kembali pada khitahnya sebagai putra daerah yang memahami penderitaan rakyatnya sendiri, bukan justru menjadi jembatan bagi kapitalisme global yang menggerus tanah leluhur.
Tuntutan Audit Transparan
Pada bagian akhir, GMNI menyatakan akan terus mengawal isu ini dan menuntut adanya audit transparan terhadap seluruh izin investasi yang telah diberikan di Papua. Pembangunan Papua haruslah berfokus pada memanusiakan manusia Papua, memberikan mereka kedaulatan penuh atas tanahnya, serta memastikan bahwa kekayaan alam yang ada benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat adat itu sendiri.
(Tim/Red)
