TIMIKA, 10 April 2026 – Sekretaris Komisi II DPRK Mimika sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Andrian Andika Thee, Sst.Par. menyampaikan beberapa poin penting terkait pembangunan di wilayah pesisir dan pegunungan Kabupaten Mimika.
“Pertama tentu saja, kami dari Komisi II mengapresiasi terkait peresmian Koperasi Desa Merah Putih yang kemarin telah dilaksanakan oleh Menteri Koperasi bersama Bapak Bupati Kabupaten Mimika, Pak Wakil, dan juga Bapak Pj. Gubernur yang turut hadir bersama-sama dengan masyarakat dan seluruh jajaran pemerintahan di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah,” ujar Adrian.
Ia berharap koperasi tersebut dapat difungsikan dengan baik untuk membantu pergerakan ekonomi masyarakat pesisir. “Itu tentu saja sesuatu yang sangat kami nanti-nantikan, terutama bagi masyarakat pesisir. Ini menjadi bukti nyata bahwa visi-misi Bupati dan Wakil Bupati sangat jelas di tahun kedua periode ini, di mana kita mulai menyetarakan pembangunan dari kampung ke kota.”
Dalam kunjungannya ke Balai Kampung Atuka, Adrian sempat bertemu dengan kepala kampung dan warga setempat. Berdasarkan masukan tersebut, terdapat beberapa kebutuhan mendesak masyarakat pesisir:
* *Rumah Layak Huni:* Masyarakat sangat mengharapkan bantuan pemerintah terkait pengadaan rumah yang layak bagi warga di wilayah pesisir Barat, Timur, maupun daerah pegunungan.
* *Pengelolaan Air Bersih:* Meski infrastruktur air bersih sudah tersedia di beberapa kampung, pengoperasiannya dinilai belum maksimal. “Kami menyayangkan karena sampai saat ini belum jelas siapa yang mengelola dan apakah sudah dialokasikan anggarannya atau belum. Selama ini masyarakat menjaga tempat tersebut secara sukarela. Kami meminta perhatian dinas terkait untuk menanggapi masukan ini,” tegasnya.
Adrian menekankan bahwa pembangunan Mimika tidak boleh hanya berpusat di kota. “Bagaimana semua wilayah di Kabupaten Mimika ini bisa merasakan dampak dari APBD yang betul-betul menyentuh langsung kepada masyarakat. Pesisir wilayah Barat, Timur, dan pegunungan harus menjadi acuan pembangunan Mimika yang merata.”
Sektor Pendidikan: Dukungan untuk Sekolah Yayasan
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah bantuan pendidikan yang diharapkan tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan sekolah yayasan (swasta), terutama di daerah pelosok.
“Sekolah yayasan di pesisir dan pegunungan sudah lebih dulu masuk dan memiliki hati untuk melayani masyarakat. Kami sangat berharap Dinas Pendidikan serius menanggapi permintaan sekolah-sekolah di luar sekolah negeri ini,” tuturnya.
Ia menambahkan, meskipun dikelola secara mandiri oleh yayasan, pemerintah perlu memberikan bantuan nyata untuk sarana prasarana seperti:
* Rumah guru dan infrastruktur pendidikan.
* Perangkat teknologi (laptop/komputer) untuk ujian berbasis digital.
“Sangat disayangkan apabila setiap tahun guru-guru dan orang tua murid harus bersusah payah membawa anak-anak ke kota hanya untuk mengikuti ujian akhir karena keterbatasan alat. Ini sangat mengecewakan di tengah dana pendidikan Mimika yang cukup besar. Seharusnya kita mampu memberikan fasilitas layak bagi semua tingkatan, dari TK hingga Perguruan Tinggi,” tambahnya.
Di sisi lain, Komisi II memberikan apresiasi terhadap layanan kesehatan di Puskesmas Atuka yang dinilai sebagai salah satu yang terbaik di wilayah pesisir. Adrian berharap standar pelayanan dan fasilitas ini dapat menjadi acuan bagi distrik-distrik lain di wilayah pesisir dan pegunungan.
“Kami harapkan adanya penyetaraan pembangunan, mulai dari infrastruktur pendidikan hingga kesehatan yang sama, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika,” pungkas Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut.**
DW.
