BERAU, DerapKalimantan.com – Persoalan klaim kepemilikan lahan yang disertai pemasangan baliho dan papan pemberitahuan di kawasan perkebunan serta persawahan warga Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, memasuki babak baru
Kali ini, warga melalui kuasa hukumnya, Yohan Liko, S.H., secara resmi melayangkan dua surat Tindak lanjut Pengaduan Lisan kepada Kapolres Berau. Langkah tersebut ditempuh untuk meminta perhatian sekaligus percepatan penanganan atas:
1. Dugaan Klaim Hak Atas Tanah berupa pemasangan baliho klaim kepemilikan lahan.
2. Dugaan penyerobotan tanah serta tindakan yang menghambat pelaksanaan program cetak sawah rakyat dan Projek Pengeringan Air Rawa.
Dua surat tersebut masing-masing bernomor 01/ADV-AYL/XI/2026 dan 02/ADV-AYL/XI/2026. Keduanya memuat persoalan yang saling berkaitan, yakni dugaan klaim Hak atas tanah milik para Pengadu berupa pemasangan baliho klaim Hak Atas Tanah dan yang lainnya terkait dugaan penyerobotan lahan serta gangguan terhadap aktivitas pertanian, termasuk pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Cetak Sawah Kementerian Pertanian RI berikut Program Pengeringan Air Rawa.
Dalam surat bernomor 01/ADV-AYL/XI/2026, pihak advokat menyoroti baliho yang bertuliskan:
“LOKASI INI MILIK PYM DATU AMIR TANJUNG PERANGAT SELUAS 2.451.179 HEKTAR DI LENGKAPI PETA LAHAN KESULTANAN SAMBALIUNG.”
Baliho tersebut dilaporkan oleh karena terpasang di kawasan perkebunan sawit dan persawahan warga, khususnya di wilayah Parit 5, RT 5, Kampung Sukan Tengah.
Pemasangan baliho dengan klaim wilayah seluas tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, lokasi yang dipersoalkan selama ini dimanfaatkan warga untuk kegiatan perkebunan dan pertanian. Bahkan, menurut pihak pengadu, sejumlah warga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan tanah.
Kondisi ini menimbulkan keresahan dan kekhawatiran serta menimbulkan pertanyaan, mnegenai dasar hukum pemasangan baliho, termasuk keabsahan dokumen dan peta yang digunakan sebagai dasar klaim kepemilikan wilayah.
Dalam surat bernomor 02/ADV-AYL/XI/2026, Yohan Liko, S.H. bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2026 untuk mendampingi kepentingan hukum warga penerima manfaat program cetak sawah.
Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang sebelumnya disampaikan pada 3 November 2026. Kuasa hukum bersama sejumlah tokoh masyarakat kembali mendatangi Polres Berau untuk menyerahkan surat tindak lanjut, melengkapi keterangan, serta menyampaikan bukti-bukti pendukung agar laporan para Pengadu segera memperoleh penanganan.
Kuasa Hukum Minta Dua Pengaduan Segera Ditindaklanjuti.
Dalam keterangannya kepada awak media, Yohan Liko, S.H. menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya ke Polres Berau merupakan langkah lanjutan dari Pengaduan Masyarakat (DUMAS) oleh kurang lebih 50 (lima) orang pengadu yang ia dampingi pada tanggal 03 November 2026 lalu.
Ia menyebut pihaknya telah memperoleh tanda terima pengaduan terkait dugaan penyerobotan lahan dengan berupa pamasanagan baliho dan papan pemberitahuan klaim hak atas tanah.
Dan dugaan tindakan menghalang-halangi kegiatan proyek cetak sawah rakyat, dan proyek Pengeringan Air Rawa juga terkait dugaan Klaim Hak dengan cara pemasangan baiho serta papan pemberitahuan yang meresahkan.
Selain itu, Menurut Yohan, kedua persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Kami berharap Bapak Kapolres Berau memberikan perhatian serius terhadap dua pengaduan masyarakat ini. Kami meminta agar segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Yohan.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kemungkinan hilangnya atau berubahnya barang bukti yang berada di lokasi apabila tidak segera dilakukan penanganan.
Karena itu, pihaknya meminta aparat kepolisian segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk mendatangi lokasi, mendokumentasikan kondisi di lapangan, serta memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan pemasangan baliho dan klaim kepemilikan lahan tersebut.
Yohan menegaskan, pengaduan yang disampaikan bukan semata-mata untuk mempermasalahkan klaim kepemilikan, akan tetapi juga terkait soal penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian yakni terkait terhentinya kegiatan projek Cetak Sawah Rakyat berikut Projek Pengeringan Air Rawa.
Tokoh Masyarakat Minta Polisi Jaga Kekondusifan
Dukungan terhadap langkah hukum tersebut juga disampaikan Fahmi Rinjani selaku tokoh masyarakat Kampung Sukan Tengah.
Ia berharap laporan warga yang telah didampingi kuasa hukum dapat segera ditindaklanjuti oleh Polres Berau. Menurutnya, persoalan klaim lahan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan apabila dibiarkan berlarut-larut.
Masyarakat, kata dia, menginginkan penyelesaian melalui jalur hukum agar tidak terjadi gesekan maupun konflik sosial di kemudian hari.
Senada dengan itu, Ketua BPK Kampung Sukan Tengah turut menyampaikan bahwa lahan yang menjadi objek klaim merupakan lahan yang menurut warga telah memiliki bukti kepemilikan berupa SHM.
Ia menjelaskan, pemerintah kampung bersama masyarakat telah melakukan pembahasan dan menghasilkan kesepakatan bahwa persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum.
“Intinya, bagaimana Kampung Sukan Tengah tetap kondusif. Kami dari masyarakat berharap Bapak Kapolres Berau segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang telah diserahkan melalui petugas piket penjagaan,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah hukum menjadi pilihan untuk menghindari munculnya persoalan baru di tengah masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi aparat berwenang untuk memeriksa dan memastikan kebenaran masing-masing klaim.
Program Ketahanan Pangan Jangan Sampai Terganggu
Persoalan ini tidak hanya menyangkut klaim kepemilikan tanah, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat.
Kawasan yang dipersoalkan merupakan bagian dari wilayah yang berkaitan dengan pelaksanaan program cetak sawah rakyat. Program tersebut diharapkan mampu membuka lahan pertanian produktif, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung agenda ketahanan pangan nasional.
Karena itu, munculnya klaim kepemilikan lahan dan dugaan tindakan yang
menghambat kegiatan di lapangan menjadi persoalan yang perlu segera memperoleh kejelasan.
Warga penerima manfaat tentu berharap program pemerintah tidak terhambat oleh persoalan klaim tanah yang belum memiliki kepastian hukum. Di sisi lain, setiap klaim kepemilikan juga harus diperiksa berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam dokumen pengaduannya, Yohan Liko turut melampirkan surat kuasa serta sejumlah bukti pendukung berupa foto sebagai bahan bagi kepolisian untuk menelusuri persoalan tersebut.
Polres Berau Diharapkan Periksa Bukti dan Dasar Klaim
Kini, masyarakat menunggu
langkah konkret dari Polres Berau dalam menindaklanjuti dua surat pengaduan tersebut.
Sejumlah hal dinilai perlu mendapat perhatian, mulai dari pemeriksaan pihak yang memasang baliho, penelusuran asal-usul dokumen dan peta yang digunakan sebagai dasar klaim, hingga pencocokan dengan dokumen kepemilikan tanah milik para Pengadu.
Selain itu, dugaan adanya dokumen atau keterangan yang tidak benar sebagaimana disampaikan pihak pengadu juga perlu ditelusuri melalui mekanisme hukum dan pembuktian yang sah.
Pada akhirnya, persoalan di Kampung Sukan Tengah bukan hanya tentang siapa yang mengklaim dan siapa yang menguasai tanah. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan kepastian hukum, perlindungan atas hak kepemilikan, serta jaminan agar program ketahanan pangan yang diperuntukkan bagi petani tidak terganggu.
Dua surat telah dilayangkan. Kini, warga menantikan respons dan langkah penanganan dari Kapolres Berau.(**). (RED)
Narasumber :
Yohan Liko, SH, Bersama Tokoh Masyarakat
