Teluk Bintuni –Momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026, Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, S.T., menyerukan refleksi bersama terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, dan pelayanan publik yang dihadapi masyarakat di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Merauke sebagai potret krisis di wilayah timur.
Menurut Eduard, momentum Hari Pahlawan harus menjadi ruang refleksi bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum muda, mahasiswa, dan lembaga adat, untuk mempertanyakan sejauh mana negara hadir dalam menjawab persoalan rakyat.
“Hari ini masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman masih diperhadapkan dengan persoalan serius yang butuh perhatian dan keberpihakan nyata dari pemerintah,” ujar Eduard Orocomna, Senin (10/11/2026).
Eduard menyoroti sedikitnya empat persoalan utama yang membutuhkan penanganan serius, yakni krisis lingkungan dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis distribusi BBM dan kemacetan, krisis pelayanan kelistrikan, serta meningkatnya persoalan sosial dan kriminalitas.
*1. Krisis lingkungan, kabut asap, dan keterbatasan akses di distrik terpencil*
Menurut Eduard, kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi telah menimbulkan kekhawatiran terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dampaknya tidak hanya kerusakan ekosistem, tetapi juga kabut asap yang mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi.
Ironisnya, kata dia, persoalan itu terjadi saat sebagian masyarakat juga kesulitan memperoleh air bersih akibat kekeringan.
“Penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada wilayah yang mudah dijangkau. Harus menjangkau seluruh wilayah terdampak, termasuk distrik-distrik terpencil yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur,” tegas Eduard.
Ia mendorong pemerintah daerah merumuskan kebijakan pemerataan konektivitas, termasuk pengembangan transportasi laut yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk menghubungkan distrik pesisir ke pusat pelayanan di Kota Bintuni dan Merauke.
“Jangan sampai keterisolasian geografis menjadi alasan keterlambatan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat adat,” ujarnya.
*2. Krisis BBM dan kemacetan di wilayah perkotaan*
Persoalan kedua adalah kelangkaan BBM, antrean panjang kendaraan, dan keluhan soal harga serta distribusi.
Eduard mendorong Pertamina, pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, dan kepolisian untuk memperkuat koordinasi agar distribusi BBM transparan, tertib, dan tepat sasaran, serta memperkuat pengawasan terhadap potensi penimbunan dan penyalahgunaan.
“Masyarakat butuh kepastian ketersediaan BBM dan kejelasan harga. Jangan biarkan keresahan berkepanjangan,” katanya.
*3. Krisis pelayanan kelistrikan*
Eduard juga menyoroti pemadaman listrik berulang yang mengganggu aktivitas rumah tangga, pendidikan, dan usaha masyarakat, bahkan dikeluhkan merusak barang elektronik seperti kipas angin, kulkas, dan televisi.
Ia meminta PT PLN memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab gangguan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan kompensasi atas klaim kerusakan.
“Pelayanan kelistrikan adalah kebutuhan dasar. Masyarakat berhak atas pelayanan berkualitas dan kepastian informasi,” kata Anggota MRPB Pokja Adat itu.
*4. Krisis intelektual dan meningkatnya kriminalitas*
Persoalan keempat, menurut Eduard, adalah tantangan intelektual dan keresahan sosial terkait kriminalitas yang tidak cukup diselesaikan dengan penegakan hukum semata.
Dibutuhkan pendekatan komprehensif melalui pendidikan, pemberdayaan masyarakat adat, peningkatan literasi, pembinaan generasi muda, dan penguatan kesadaran hukum.
“Pendidikan tidak boleh hanya soal akademik, tetapi harus membangun karakter, tanggung jawab sosial, dan kemampuan generasi muda adat dalam menjawab persoalan masyarakat,” ujarnya.
*Seruan perjuangan: jangan hanya mengenang jasa pahlawan, lanjutkan nilai perjuangannya*
Eduard menegaskan, tantangan hari ini bukan lagi kolonialisme, melainkan ketika rakyat masih harus berhadapan dengan ketidakadilan, pelayanan publik yang belum maksimal, krisis kebutuhan dasar, dan ketimpangan pembangunan.
“Penjajahan gaya baru terjadi ketika rakyat harus berjuang sendiri menghadapi persoalan hidupnya, sementara perlindungan negara belum sepenuhnya dirasakan,” ucapnya.
Momentum Hari Pahlawan, kata dia, harus menjadi panggilan moral bagi kaum muda, mahasiswa, dan pemangku adat untuk terus memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat.
“Jangan hanya mengenang jasa pahlawan, tetapi lanjutkan nilai-nilai perjuangannya. Mari bangun kesadaran, satukan gerakan, perjuangkan keadilan,” tutup Eduard Orocomna.(**)
