Tangerang Selatan,- 20 Januari 2026,
Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum guru di SD Negeri 01 Rawa Buntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan, dengan korban kurang lebih 17 orang, merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melukai korban dan keluarganya, tetapi juga mencederai rasa keadilan publik serta mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan tata kelola pemerintahan daerah.
Perbuatan tersebut secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk perbuatan cabul terhadap anak dan mengatur sanksi pidana berat, dengan pemberatan hukuman apabila dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan. Di sisi lain, sebagai aparatur sipil negara, pelaku juga terikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang membuka ruang penjatuhan sanksi disiplin berat, mulai dari penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Kasus ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai cerminan persoalan sistemik dalam tata kelola pendidikan, khususnya terkait pengawasan, pembinaan, dan mekanisme perlindungan anak di satuan pendidikan. Ketika sekolah tidak menjadi ruang aman, maka negara dan pemerintah daerah harus melakukan koreksi secara menyeluruh, terbuka, dan bertanggung jawab.
DPRD, melalui fungsi pengawasan di bidang pendidikan, memandang bahwa penegakan hukum pidana dan penjatuhan sanksi administratif harus berjalan secara tegas, transparan, dan tanpa kompromi. Tidak boleh ada upaya pembiaran, penundaan, atau perlindungan terhadap pelaku dengan dalih menjaga nama baik institusi, karena hal tersebut justru akan memperdalam krisis kepercayaan publik.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan dituntut untuk mengambil langkah politik dan kebijakan yang nyata dan terukur, mulai dari evaluasi total terhadap sistem pengawasan tenaga pendidik, penguatan standar etika dan integritas aparatur pendidikan, hingga penyusunan dan implementasi mekanisme pencegahan kekerasan seksual yang efektif dan berpihak pada korban di seluruh satuan pendidikan. Termasuk ketersediaan CCTV di setiap sekolah terutama di lokasi rawan untuk mencegah perilaku yang menyimpang.
Selain itu, negara wajib memastikan bahwa para korban mendapatkan perlindungan menyeluruh, termasuk pendampingan psikologis, pemulihan trauma, serta jaminan keberlanjutan pendidikan tanpa stigma dan tekanan sosial. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prinsip utama dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan publik.
Sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan dan keberpihakan nyata kepada korban, kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi secara aktif dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), guna memastikan proses pendampingan, perlindungan hukum, serta pemulihan hak-hak anak berjalan secara optimal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan seluruh perangkat daerah terkait.
Kasus ini harus menjadi momentum koreksi dan pembenahan serius. Dunia pendidikan tidak boleh menjadi ruang aman bagi pelaku kejahatan seksual, dan negara tidak boleh kalah dalam melindungi masa depan anak-anak.
(DW)
