Seusai Yusuf Kalla meminta Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya agar kegaduhan dalam masyarakat dapat segera diakhiri, serangan balik terhadap Yusuf Kalla terkesan begitu massif terjadi, mulai dari tudingan sebagai penyedia dana untuk gerakan membuka kotak pandora tentang ijazah Joko Widodo yang dianggap bermasalah tersebut. Kemudian menyusul tentang pidato Yusuf Kalla di Kampus UGM dalam acara Ramadhan yang dipenggal hingga mengesankan menjadi penyulut perpecahan antara umat beragama di Indonesia. Padahal, Yusuf Kalla adalah tokoh rekonsiliasi umat beragama di Indonesia yang tulus dan berjasa dalam membangun kerukunan umat beragama di Indonesia.
Karena itu, langkah Din Syamsudin sebagai tokoh sekaligus pembesut forum antar umat beragama di Indonesia pantas dan patut melakukan inisiatif untuk segera menyelesaikan kasus tausiah Yusuf Kalla di Kampus UGM yang dipenggal dengan semena-mena itu untuk diseledaikan secara hukum.
Tiga sosok yang dianggap berperan melakukan pemenggalan pidato Yusuf Kalla di UGM itu adalah Ade Armando, Grace Natalie dan Abu Janda ke Polisi Daerah Metro Jaya. Kegaduhan Melalui Media Digital dan penegakan Hukum yang sesuai dengan UU ITE di ruang publik di Indonesia (Baca : Jacob Ereste) memang merupakan masalah tersendiri yang dapat menjerat siapa saja yang ceroboh dan tidak taat pada aturan. Hingga pihak penerus dari pemberitaan yang menyalahi UU ITE itu dapat dikenakan sanksi hukum yang relatif berat.
Disela upaya untuk menegakkan hukum terkait dengan UU ITE, tidak hanya perlu sikap kritis dari masyarakat. Karena untuk aparat penegak hukumnya sendiri — terkait dengan UU ITE — masih ditingkat pemahamannya, setidak soal kritik yang berdasarkan data dan fakta acap mendapat tekanan dan intimidasi, tidak hanya hanya dari sesama warga masyarakat, tetapi juga tidak sedikit yang dilakukan oleh mereka yang mengatas namakan aparat pemerintah.
Insinuasi serupa inilah yang sulit untuk dipahami sebagai bagian dari sinyalemen “Operasi Kodok” yang tengah dimainkan oleh pihak tertentu di ruang publik, sehingga menambah suasana kegaduhan yang sangat mengganggu konsentrasi warga masyarakat untuk memahami suatu persoalan yang patut dihadapi secara bersama karena terkait dengan kepentingan masyarakat secara lebih meluas serta dapat menimbulkan banyak kerugian, baik langsung maupun tidak langsung bagi warga masyarakat.
Agaknya, dari fenomena yang cukup mencolok sedang terjadi pada waktu belakangan ini di ruang publik adanya indikasi untuk membuat kegaduhan seperti teror yang terjadi terhadap aktivis LBH Jakarta — Andri Yunus — sungguh sangat luas dampak dari peristiwa yang mencemaskan itu bagi masyarakat. Dan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 jelas telah mencederai demokrasi yang tengah bertumbuh dan dibangun di Indonesia. Sehingga motif yang disebut auditor militer adalah dendam pribadi jelas terkesan sumir, karena dilakukan oleh empat orang oknum yang juga dikorbankan untuk melokalisir kasus tersebut sampai kepada tokoh utama yang menjadi sutradara sekaligus produsernya.
Lalu, adakah kasus serupa ini tidak terkait dengan “Operasi Kodok” yang sedang dimainkan oleh tokoh tertentu di di negeri ini. Kasus serupa ini pula yang menambah kecemasan warga masyarakat kebanyakan jadi enggan untuk perduli pada program terbaik pemerintah yang hendak dilakukan. Akibatnya, dapat segera dipastikan ketika kepedulian warga masyarakat untuk berperan serta dalam membangun bangsa dan negara menjadi enggan — tidak perduli — sungguhkah pembangunan di negeri ini akan berjalan baik dan memberi manfaat bagi rakyat ?
Akibat dari keengganan warga masyarakat berperan aktif dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah — mulai dari ikut melakukan pengawasan, usulan serta menjaga kelangsungan hingga hasil pembangunan yang dilakukan — akan menimbulkan masalah tersendiri yang tidak kalah sulit dan rumit untuk dipulihkan, ketika kepedulian rakyat terlanjur menyurut.
Banten, 9 Mei 2026
