Jakarta, 6 Agustus 2025, – Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025 untuk seluruh Bidang dan Badan di lingkungan Kejaksaan RI resmi ditutup pada Rabu 6 Agustus 2025 oleh perwakilan Bidang dan Badan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meninjau pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran Kejaksaan selama paruh pertama tahun 2025.
Dalam arahannya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas pelaksanaan rapat yang berlangsung lancar dan produktif. Ia menegaskan pentingnya menjadikan hasil evaluasi sebagai pedoman dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja institusi ke depan.
“Harapan kita adalah terwujudnya Kejaksaan yang profesional dan berintegritas dalam rangka mendorong produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Jaksa Agung.
Berdasarkan catatan dan rekomendasi hasil Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025, Jaksa Agung memberikan dua arahan penting kepada seluruh bidang dan badan di lingkungan Kejaksaan RI:
1. Optimalkan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran
Seluruh satuan kerja diminta untuk memaksimalkan realisasi kinerja dan penyerapan anggaran pada semester II. Meskipun terjadi peningkatan, namun sebagian besar bidang dan badan masih menunjukkan serapan di bawah standar ideal semester I, yaitu 50%.
2. Laksanakan Langkah Strategis Berbasis Risiko Sesuai Rekomendasi Pokja
Jaksa Agung menekankan pentingnya pelaksanaan langkah-langkah strategis yang telah ditentukan oleh masing-masing kelompok kerja (pokja). Pelaksanaannya harus dibatasi dengan tenggat waktu yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala guna memastikan capaian target yang terukur.
Dalam arahannya, Jaksa Agung menyampaikan evaluasi dan instruksi khusus kepada masing-masing bidang dan badan Kejaksaan RI, antara lain:
Bidang Pembinaan: percepatan pengalihan pengelolaan Rupbasan dan pelibatan TNI untuk perlindungan jaksa.
Bidang Intelijen: penegasan pengawasan Pengamanan Pembangunan Strategis agar tidak disalahgunakan dan perkuat penanganan ancaman ideologis serta konsolidasi Gakkumdu.
Bidang Tindak Pidana Umum: penguatan kapasitas jaksa melalui pelatihan digital forensik, aset kripto, dan pemanfaatan AI.
Bidang Tindak Pidana Khusus: penanganan korupsi harus merata dan fokus pada kasus strategis dengan percepatan eksekusi uang pengganti dan denda.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: proaktif dalam pendampingan hukum terhadap program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan perbaikan tata kelola.
Bidang Pidana Militer: sosialisasi Pedoman Penanganan Perkara Koneksitas serta percepatan digitalisasi sistem informasi koneksitas.
Bidang Pengawasan: perubahan paradigma pengawasan sebagai konsultan mutu dan penerapan kebijakan tanpa toleransi atas pelanggaran.
Badan Pendidikan dan Pelatihan: percepatan reakreditasi LAN sebagai penjamin mutu pelatihan.
Badan Pemulihan Aset: penyusunan SOP pemulihan aset serta penataan sistem informasi Rupbasan.
Jaksa Agung mengingatkan bahwa di tengah tingginya kepercayaan publik, kritik dan tantangan akan terus datang. Oleh karena itu, soliditas dan integritas korps harus dijaga, sembari tetap terbuka terhadap evaluasi dan pembenahan internal.
“Ibarat pohon yang semakin tinggi, angin akan semakin kencang menerpa. Namun, justru di situlah komitmen kita pada hukum dan keadilan diuji,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Jaksa Agung secara resmi menutup rapat dan menginstruksikan seluruh jajaran untuk segera menindaklanjuti hasil evaluasi serta rekomendasi strategis masing-masing bidang, dengan penetapan target dan batas waktu yang jelas.
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
Penerbit: Marihot
