Ketua DPD Rapidin Simbolon tegaskan keselamatan anak di atas target MBG, tanggung jawab harus jelas
MEDAN, – Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menegaskan penanganan kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara transparan dan penetapan tanggung jawab sesuai fakta di lapangan.
Menurut Sutrisno, program MBG adalah program mulia untuk pemenuhan gizi anak bangsa, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh ada yang ditutup-tutupi jika terjadi masalah keracunan yang membahayakan keselamatan siswa.
“Penanganan kasus keracunan MBG harus transparan dan penetapan tanggung jawab harus sesuai fakta. Jangan ada yang ditutup-tutupi, keselamatan anak-anak kita nomor satu,” tegas Sutrisno Pangaribuan kepada awak media, Minggu (12/10).
Sutrisno meminta agar pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, serta aparat penegak hukum membuka hasil investigasi laboratorium secara terang benderang. Mulai dari rantai pasok bahan pangan, proses pengolahan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
Rapidin Simbolon: Jangan Selesai Hanya Tutup SPPG
DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menegaskan, keselamatan anak-anak harus ditempatkan di atas segala target pelaksanaan program MBG. Kasus keracunan siswa di Medan ini tidak boleh berakhir sebatas penanganan korban dan penutupan SPPG, tetapi harus dituntaskan hingga penyebabnya terungkap dan tanggung jawab pihak terkait menjadi jelas.
“Jangan sampai persoalan ini selesai hanya dengan menutup SPPG, sementara penyebabnya tidak pernah dijelaskan secara terang. Harus ada kepastian mengenai apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran. Ini menyangkut keselamatan anak-anak, sehingga tidak boleh ada pihak yang lepas tangan,” tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon.
Sutrisno menambahkan, harus ada kejujuran terkait sumber keracunan. “Kita harus jujur, apakah keracunannya karena bahan baku yang sudah tidak layak, proses masak yang tidak higienis, atau keterlambatan distribusi. Semua harus diuji lab dan dibuka ke publik. Jangan sampai operator di bawah yang disalahkan padahal masalahnya di hulu,” ujarnya.
Mantan Anggota DPRD Sumut ini juga menekankan pentingnya evaluasi total terhadap standar operasional prosedur (SOP) MBG. Ia mengingatkan agar jangan sampai demi mengejar target jumlah penerima, aspek quality control dan keamanan pangan dikorbankan.
“Program MBG ini menyangkut nyawa anak. Satu anak keracunan saja sudah alarm bahaya. Apalagi jika terjadi berulang di beberapa daerah. Negara harus hadir dengan sistem pengawasan yang ketat, bukan hanya bagi-bagi makanan,” pungkas Sutrisno.(DW)
