MEDAN LABUHAN, – Penanganan laporan dugaan tindak pidana pencurian dengan modus bongkar toko di wilayah Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, menuai kekecewaan dari pihak pelapor.
Laporan yang disampaikan seorang warga berinisial RD ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pelabuhan Belawan pada 4 Oktober 2026 itu hingga kini, menurut pihak pelapor, belum menunjukkan perkembangan penanganan sebagaimana yang diharapkan.
Peristiwa tersebut sempat terekam CCTV Toko dan beberapa alat bukti menunjukkan kebeberapa terduga pelaku yang telah diketahui indentitas nya yang diketahui terjadi pada Sabtu, 3 Oktober 2026, sekitar pukul 13.00 WIB, di Jalan Syahbudin, Lingkungan VIII, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan.
Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/995/X/2026/SPKT/POLRES PEL BLW/POLDA SUMUT, RD melaporkan dugaan tindak pidana pencurian bongkar toko dengan nilai kerugian barang konsumsi diperkirakan mencapai Rp75.570.000.
Dalam dokumen laporan tersebut, identitas terlapor masih tercatat dalam penyelidikan (lidik).
Pihak pelapor menyampaikan bahwa mereka telah memberikan sejumlah bukti kepada kepolisian untuk membantu proses pengungkapan perkara. Bukti tersebut, menurut keterangan pelapor, meliputi dokumentasi digital serta keterangan saksi dari warga dan pejabat setempat.
Namun, pihak pelapor mengaku kecewa karena hingga saat ini belum melihat adanya tindakan penangkapan terhadap pihak-pihak yang mereka duga terlibat dalam peristiwa tersebut.
Kekecewaan itu kemudian disampaikan kepada media sebagai bentuk harapan agar laporan yang telah dibuat mendapat perhatian dan penanganan serius dari aparat penegak hukum.
“Kami sangat kecewa. Sejumlah bukti sudah disampaikan, mulai dari bukti digital hingga keterangan saksi warga dan pejabat setempat. Namun, sampai sekarang kami belum melihat adanya tindakan tegas terhadap pihak yang diduga terlibat,” demikian inti keluhan pihak pelapor.
Bagi pelapor, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut nilai kerugian materiil sebesar Rp75,5 juta. Lebih dari itu, mereka berharap adanya kepastian hukum serta kejelasan mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian.
Pihak pelapor juga berharap Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian terhadap penanganan perkara tersebut dan melakukan evaluasi apabila ditemukan adanya kendala atau kekurangan dalam proses penyelidikan di jajaran Polres Pelabuhan Belawan.
Mereka meminta agar setiap bukti yang telah diserahkan dapat ditindaklanjuti secara profesional, termasuk pemeriksaan saksi, pendalaman bukti digital, serta pengumpulan alat bukti lain yang relevan.
Dalam penanganan perkara pidana, kepolisian tentu perlu memastikan setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, keterbukaan informasi mengenai perkembangan laporan juga menjadi hal penting agar masyarakat memperoleh kepastian atas pengaduan yang telah disampaikan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Polres Pelabuhan Belawan mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut, termasuk langkah-langkah penyelidikan yang telah dilakukan dan alasan belum adanya penangkapan sebagaimana diharapkan pelapor.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa setiap laporan masyarakat perlu ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sebab, bagi warga yang mencari keadilan, kepastian mengenai perkembangan laporan merupakan bagian penting dari kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
Oleh: Tim Investigasi |
