Derap Kalimantan | Berau – Ketua DPC Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia, Muhammad Idris, angkat bicara terkait polemik kenaikan tarif PDAM dan dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati yang menjadi perhatian masyarakat Berau. Saat menyampaikan pernyataannya di depan Kantor Perusda Air Minum Batiwakkal, Senin (6/1/2025), Idris menilai kebijakan tersebut tidak transparan dan memberatkan masyarakat.
Menurut Idris, kenaikan tarif PDAM adalah persoalan krusial yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebijakan semacam ini harus dilakukan secara transparan dengan menjelaskan perhitungan tarif kepada publik. “Kenaikan tarif boleh saja dilakukan demi pendapatan daerah dan kesejahteraan karyawan, tetapi jangan sampai menyiksa masyarakat dengan perhitungan yang tidak jelas,” ujarnya.
Idris juga mengkritik perbedaan antara informasi yang disampaikan ke media dengan kenyataan di lapangan. Ia menganggap kebijakan tersebut tidak hanya memberatkan masyarakat tetapi juga mencerminkan buruknya komunikasi dan transparansi dari pihak Perusda Air Minum Batiwakkal.
Ia mendesak agar pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lebih mengutamakan sosialisasi kepada masyarakat sebelum menerapkan kebijakan. “Jika pimpinan Perusda Air Minum Batiwakkal merasa tidak mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan, lebih baik mundur. Perusda ini bukan milik pribadi atau milik Bupati. Kami siap membela masyarakat atas kebijakan yang menyengsarakan ini,” tegas Idris.
Aliansi Mahasiswa Berau Ikut Bersuara
Sementara itu, Akbar, koordinator lapangan aksi yang juga mewakili mahasiswa dari STIPER dan gabungan Aliansi Mahasiswa Berau, menyampaikan dukungannya kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Ia menilai pihak Perusda Air Minum Batiwakkal tidak transparan dalam memberikan penjelasan terkait kenaikan tarif.
“Kebijakan ini sangat mengejutkan dan memberatkan masyarakat. Penyampaian yang dilakukan pihak Perusda tidak menyelesaikan masalah, malah semakin membuat masyarakat resah,” ungkap Akbar.
Akbar menegaskan bahwa mahasiswa siap berada di garis depan untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan ini. Ia juga mengingatkan para pejabat terkait agar bertanggung jawab atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
Rencananya, aksi protes ini akan dilanjutkan dengan skala yang lebih besar bersama elemen masyarakat lainnya. “Kami berharap para pejabat terkait mendengar keresahan masyarakat dan segera bertindak untuk menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya.
Laporan: Marihot
