Jakarta,- Anggota DPR RI dari Bali, Ketut Kariyasa Adnyana angkat bicara terkait langkah Kementerian Sosial yang menonaktifkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi warga miskin.
Kariyasa meminta seluruh rumah sakit tetap memberikan pelayanan kesehatan dan tidak menolak pasien, meski kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan mereka dinonaktifkan.
Politisi asal Buleleng itu mengkritisi kebijakan penghapusan kepesertaan KIS yang dinilai berpotensi berdampak luas terhadap sekitar 11 juta masyarakat di Indonesia.
Kebijakan tersebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 dengan alasan pemutakhiran data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.
“Kementerian Sosial dan termasuk Kementerian Kesehatan tidak boleh menolak orang sakit apalagi orang miskin,” tegas Kariyasa saat dihubungi, Selasa (10/2/2026).
Menurut Kariyasa, salah satu alasan penonaktifan KIS adalah karena peserta dinilai tidak aktif atau tidak menggunakan layanan BPJS Kesehatan selama setahun.
Kebijakan itu disebut-sebut sebagai upaya menekan defisit BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan.
Namun, ia menilai alasan tersebut tidak adil. Menurutnya, anggapan bahwa PBI JK tidak digunakan berarti peserta tidak membutuhkan layanan kesehatan sama saja dengan memaksa masyarakat untuk sakit agar kepesertaannya tetap aktif.
“Kalau alasannya karena tidak dipakai, itu sama saja memaksa orang untuk sakit. Padahal pemerintah justru mendorong pendekatan preventif atau pencegahan,” ujarnya.
Kariyasa juga menyoroti kondisi masyarakat pedesaan yang jarang memanfaatkan layanan PBI JK bukan karena tidak membutuhkan, melainkan terkendala akses dan jarak ke rumah sakit yang jauh.
Di sisi lain, subsidi justru lebih banyak dinikmati masyarakat perkotaan yang memiliki akses layanan kesehatan lebih mudah.
“Kami inginkan mereka tidak sakit, adanya preventif. Pengguna PBI di pedesaan jarang memanfaatkan karena kendala alat kesehatan dan jarak. Sedangkan warga pedesaan tidak menikmati subsidi, justru yang menikmati adalah orang-orang yang mudah mengakses di perkotaan,” jelasnya.
Terkait pendataan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Kariyasa meminta Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan secara akurat agar tidak terjadi kekacauan data yang berujung pada program yang tidak tepat sasaran.
Sekarang di Kementerian Sosial pakai aplikasi. Aplikasi ini perlu perbaikan. Kami sarankan data di DTSEN diperbaiki, BPS berikan ke kementerian atau lembaga supaya tidak jadi bulan-bulanan dan datanya tidak carut marut,” katanya.
Selain itu, Kariyasa juga menyinggung adanya rencana penghapusan tujuh item penyakit yang selama ini ditanggung BPJS Kesehatan.
Ia berharap penyakit kronis yang membutuhkan perawatan rutin, seperti gagal ginjal dan diabetes, tetap mendapat jaminan pembiayaan dari BPJS Kesehatan. (DW)
