BERAU, DerapKalimantan.com – Penanganan laporan dugaan penyerobotan lahan dan pengrusakan yang dilaporkan Kelompok Tani (Poktan) Maluang Jaya ke Polres Berau menuai sorotan. Kuasa hukum Poktan Maluang Jaya, Ideramsyah Husein, S.H., C.ILJ, mempertanyakan efektivitas penanganan laporan tersebut lantaran aktivitas alat berat di lokasi yang dipersoalkan disebut masih terus berlangsung.
Meski kepolisian telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) sebanyak dua kali, pihak pelapor menilai perkembangan penanganan perkara belum menjawab persoalan mendasar, terutama terkait perlindungan terhadap objek lahan yang dilaporkan.
Sorotan tersebut sekaligus mengarah pada kinerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Berau dan kepemimpinan Kapolres Berau. Masyarakat meminta adanya langkah konkret, bukan sekadar pemberitahuan administratif mengenai perkembangan penyelidikan.
Ideramsyah menilai, keberadaan aktivitas alat berat di lokasi yang menjadi objek laporan perlu mendapat perhatian serius dari penyidik. Terlebih, sebagian bidang tanah yang dipersoalkan disebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Menurutnya, kepolisian perlu memastikan bahwa proses penyelidikan berjalan efektif sekaligus mempertimbangkan langkah hukum yang diperlukan untuk menjaga kondisi objek perkara dan kepentingan pembuktian.
“Bagaimana mungkin laporan dugaan penyerobotan lahan sudah disampaikan, tetapi aktivitas di lokasi yang dipersoalkan masih terus berjalan? Masyarakat tentu mempertanyakan langkah konkret kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka,” demikian substansi keberatan yang disampaikan pihak kuasa hukum.
Pihak Poktan juga mempertanyakan belum adanya tindakan penghentian aktivitas alat berat di lokasi tersebut. Mereka khawatir kegiatan yang terus berlangsung dapat mengubah kondisi fisik lahan dan berpotensi menambah kerugian apabila persoalan tidak segera memperoleh penanganan yang jelas.
Berdasarkan keterangan pihak kuasa hukum, terdapat sejumlah dokumen sertifikat yang disebut berkaitan dengan bidang tanah milik masyarakat yang menjadi objek persoalan, antara lain:
1. SHM Nomor 01181 atas nama Sukirman.
2. SHM Nomor 01169 atas nama Zainuddin.
3. SHM Nomor 01779.
4. SHM Nomor 01780.
5. SHM Nomor 01749.
6. SHM Nomor 01786.
7. SHM Nomor 01787.
Keberadaan dokumen tersebut menjadi salah satu hal yang diminta pihak pelapor untuk didalami penyidik, termasuk melalui pemeriksaan terhadap instansi pertanahan guna memastikan data administrasi, letak, batas, dan status masing-masing bidang tanah.
Dua Kali SP2HP, Pemeriksaan Masih Berjalan
Perkembangan penanganan laporan tersebut diketahui melalui SP2HP kedua yang diterbitkan Satreskrim Polres Berau pada 10 November 2026.
Surat bernomor: B/583/XI/RES.1.24./2026/Reskrim tersebut ditujukan kepada Janwar Saleh selaku pelapor. Isinya menerangkan perkembangan penyelidikan atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan dan/atau pengrusakan yang diketahui terjadi di Kampung Maluang dan Samburakat, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa penyelidikan dilakukan berdasarkan Laporan Informasi Nomor R/LI/281/IX/RES.1.24./2026/Reskrim tertanggal 21 September 2026 serta Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/503/IX/Res.1.24./2026/Reskrim pada tanggal yang sama.
Penyelidik Polres Berau menyampaikan dalam surat SP2HP yang diterima pelapor telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, yakni JS, ZD, R, dan SB
Selanjutnya dalam suratnya menyampaikan, penyelidik masih akan melakukan pemeriksaan terhadap RS dalam hal ini pejabat Kampung serta meminta keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Informasi tersebut hasil dari SP2HP yang diterima oleh Janwar Saleh sebagai pihak Pelapor, yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Muhammad Exaris Tr.K., S.I.K., M.Si., atas nama Kapolres Berau.
Penerbitan SP2HP kedua menunjukkan bahwa proses penyelidikan masih berjalan. Namun, bagi Poktan Maluang Jaya, informasi tersebut belum menjawab pertanyaan utama mengenai langkah perlindungan terhadap lahan yang dilaporkan, termasuk alasan aktivitas alat berat disebut masih berlangsung.
Kekecewaan masyarakat Poktan Maluang Jaya semakin menguat. Mereka menilai harus berulang kali menyampaikan desakan untuk memperoleh kejelasan mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian.
Pihak Poktan berharap Kapolres Berau memberikan perhatian langsung dan mengevaluasi penanganan perkara tersebut. Mereka meminta agar setiap tahapan penyelidikan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Masyarakat juga mendesak penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap para pihak, tetapi turut mendalami dokumen kepemilikan tanah, status administrasi pertanahan, batas-batas bidang, serta fakta aktivitas alat berat di lapangan.
Pemeriksaan terhadap BPN sebagaimana tercantum dalam SP2HP kedua dinilai menjadi tahapan penting untuk memperjelas status administrasi pertanahan dan menghindari kesimpulan yang tidak didukung data resmi.
Bagi masyarakat, kepastian hukum menjadi hal utama. Mereka berharap laporan tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan saksi, tetapi ditindaklanjuti melalui pendalaman bukti dan langkah penyelidikan yang terukur.
Dalam upaya memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, DerapKalimantan.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kapolres Berau dan Kasat Reskrim melalui pesan WhatsApp.
Media juga sempat berkomunikasi dengan Kasi Humas Polres Berau agar informasi mengenai SP2HP kedua dan keberatan masyarakat tersebut dapat diteruskan kepada Kasat Reskrim.
Konfirmasi yang diminta terutama menyangkut alasan belum adanya tindakan terhadap aktivitas alat berat di lokasi yang dilaporkan, termasuk apakah kepolisian telah mempertimbangkan langkah-langkah untuk menjaga objek perkara selama proses penyelidikan berlangsung.
Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh jawaban maupun penjelasan substantif dari pihak Polres Berau yang dapat menjawab pertanyaan tersebut.
“Poktan Tegaskan Akan Terus Memperjuangkan Hak”
Di tengah proses penyelidikan yang masih berjalan, masyarakat Poktan Maluang Jaya menegaskan tidak akan mundur dalam memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum.
Mereka berharap kepolisian memberikan kepastian mengenai tahapan penanganan perkara, mendalami seluruh bukti yang disampaikan, serta mempertimbangkan langkah yang diperlukan untuk mencegah perubahan kondisi lahan selama proses penyelidikan berlangsung.
Persoalan ini bukan semata menyangkut penguasaan lahan, melainkan juga menyangkut kepastian dan perlindungan hak atas tanah yang diklaim masyarakat memiliki dasar kepemilikan berupa sertifikat.
Publik kini menunggu keseriusan Polres Berau dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Profesionalitas kepolisian tidak hanya tercermin dari penerbitan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, tetapi juga dari kualitas pendalaman bukti, keterbukaan informasi kepada pelapor, serta kepastian proses hukum bagi seluruh pihak.(**)
Tim Investigasi DK.
