Berau, DerapKalimantan.Com – Aksi demonstrasi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Berau di depan kantor PT Berau Coal, Jl. Pemuda, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, pada Rabu (12/2/2025), menyoroti sejumlah tuntutan penting terkait operasional perusahaan tambang batu bara tersebut.
Dalam orasinya, mahasiswa menolak perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Berau Coal yang akan berakhir pada 22 April 2025. Mereka mendesak agar perpanjangan izin tidak dilakukan sebelum perusahaan menyelesaikan seluruh kewajibannya, termasuk reklamasi lahan bekas tambang dan pembayaran ganti rugi kepada warga terdampak.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Berau Coal, yang menurut mereka harus lebih transparan dan benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar area pertambangan. Mereka menegaskan bahwa dana CSR tidak boleh dialihkan ke pihak yang tidak berkaitan langsung dengan dampak operasional tambang.
Sengketa Lahan dan Pelanggaran Regulasi
Dalam aksi ini, mahasiswa HMI Cabang Berau juga menuntut pemerintah untuk mengusut dugaan pelanggaran regulasi pertambangan oleh PT Berau Coal, terutama terkait proses pembebasan lahan yang hingga kini masih menyisakan banyak permasalahan. Mereka mendesak agar perusahaan bertanggung jawab atas sengketa lahan yang belum terselesaikan dan memastikan hak-hak masyarakat dipenuhi sebelum izin diperpanjang.
“Jangan sampai perusahaan terus beroperasi tanpa menyelesaikan kewajibannya. Jika tidak ada langkah konkret, kami siap melakukan aksi lanjutan bersama elemen masyarakat,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Mahasiswa juga meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Berau mempertimbangkan kembali perpanjangan izin PT Berau Coal, dengan mendengarkan aspirasi masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari.
Kontroversi Pengamanan oleh Oknum TNI
Aksi unjuk rasa ini sempat diwarnai ketegangan antara wargga dan aparat keamanan. Seorang oknum TNI terlibat adu mulut dengan warga yang ikut dalam aksi, meski insiden tersebut berhasil diredam sebelum berkembang menjadi konflik lebih besar. Keberadaan aparat militer dalam pengamanan PT Berau Coal pun menjadi sorotan publik, menimbulkan pertanyaan mengenai peran mereka dalam operasional perusahaan tambang tersebut.
Mahasiswa HMI Cabang Berau turut mendesak agar pemerintah menunda perpanjangan izin PT Berau Coal hingga seluruh kewajiban perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat terpenuhi.
Mereka meminta agar regulasi ditegakkan dengan tegas demi kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan.
Aksi demonstrasi ini berakhir pada pukul 18.00 WITA tanpa insiden lebih lanjut. Mahasiswa berjanji akan terus mengawal isu ini dan siap kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak mendapat respons dari pihak PT Berau Coal maupun pemerintah. (**)
Laporan: Marihot
