Jakarta, 31 Juli 2026
Peristiwa masyarakat Negeri Oma dan Negeri Wassu Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku yang harus bergotong royong memperbaiki sendiri jalan yang telah putus selama kurang lebih dua tahun merupakan tamparan keras bagi penyelenggara pemerintahan di semua tingkatan. Kondisi ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi mencerminkan lemahnya kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Negeri Oma dan Wassu yang tetap mengedepankan semangat gotong royong/ Masohi yang menjadi budaya orang Malulu , Namun di balik semangat tersebut tersimpan kenyataan yang memprihatinkan: rakyat terpaksa mengambil alih pekerjaan yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Pertanyaannya sangat sederhana, tetapi sulit dijawab oleh para pemegang kebijakan:
Mengapa jalan yang menjadi akses utama masyarakat bisa dibiarkan putus selama dua tahun?
* Ke mana Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah?
* Ke mana Pemerintah Provinsi Maluku?
* Ke mana perhatian Pemerintah Pusat?
Jalan adalah urat nadi kehidupan masyarakat, Ketika jalan putus maka distribusi hasil pertanian terganggu, biaya hidup meningkat, akses pendidikan terhambat, pelayanan kesehatan menjadi sulit, dan pertumbuhan ekonomi desa ikut terhenti. Membiarkan kondisi seperti ini berlangsung selama bertahun-tahun sama artinya membiarkan masyarakat hidup dalam keterisolasian.
Pemerintah tidak boleh hanya hadir saat peresmian proyek, pemasangan baliho, atau menjelang agenda politik. Kehadiran pemerintah justru paling dibutuhkan ketika rakyat menghadapi kesulitan,
Di situlah ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan diuji.
Saya mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab keterlambatan penanganan jalan tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan, serta target waktu penyelesaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
Saya juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk tidak sekadar menjadi penonton. Sebagai wakil pemerintah di daerah, Pemerintah Provinsi memiliki tanggung jawab melakukan koordinasi, evaluasi, dan memberikan dukungan apabila pemerintah kabupaten menghadapi kendala anggaran maupun teknis.
Kepada Pemerintah Pusat, saya meminta agar tidak menunggu persoalan ini semakin parah. Apabila diperlukan dukungan melalui APBN atau program kementerian terkait, maka intervensi harus segera dilakukan agar masyarakat tidak terus menjadi korban keterlambatan pembangunan.
Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dibangun melalui tindakan nyata, bukan melalui pidato dan janji. Ketika rakyat berkali-kali dipaksa menyelesaikan sendiri persoalan yang menjadi kewajiban negara, maka lambat laun kepercayaan publik akan terkikis.
Negara tidak boleh kalah cepat dari penderitaan rakyat, Pemerintah harus membuktikan bahwa keberadaannya benar-benar dirasakan hingga ke desa-desa, bukan hanya terlihat dalam laporan administrasi.
Sudah cukup rakyat menunggu selama dua tahun. Kini saatnya pemerintah bekerja, mengambil keputusan, mengalokasikan anggaran, dan menyelesaikan jalan Oma–Wassu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku secara permanen.
Rakyat telah menunjukkan tanggung jawabnya melalui gotong royong. Sekarang giliran negara menunjukkan tanggung jawabnya melalui kerja nyata.(DW)
Mozes Rudy F. Timisela, ST
Ketua Bidang Penggalangan DEPINAS SOKSI
