BERAU, DerapKalimantan.com — Sejumlah orang tua murid di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menyoroti kondisi sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang hingga kini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (PLT) kepala sekolah. Kondisi ini dinilai mempengaruhi kualitas pengelolaan sekolah, terutama saat momen penting seperti penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Keluhan itu muncul karena PLT kepala sekolah dianggap kurang optimal dalam mengatur waktu dan perhatian terhadap sekolah yang dipimpinnya. Para orang tua siswa mengungkapkan bahwa sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah definitif cenderung lebih tertata dan memberi prioritas lebih besar kepada kebutuhan para siswa. “Saat MPLS kemarin terasa sekali, penyambutan siswa baru terkesan seadanya, dan kepala sekolah jarang terlihat karena mungkin terbagi perhatiannya,” ungkap salah satu orang tua murid yang enggan disebut namanya, Jumat (18/7).
Fakta di lapangan menunjukkan banyak kepala sekolah PLT merangkap jabatan di sekolah asalnya, sehingga sulit membagi waktu secara maksimal. Hal ini menurut orang tua siswa sangat berdampak pada suasana belajar mengajar dan pelayanan sekolah kepada peserta didik. “Kami berharap sekolah kami juga memiliki kepala sekolah definitif supaya lebih fokus membenahi sekolah,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Mardiatul Idalisah, membenarkan bahwa masih ada sejumlah SD dan SMP negeri di Berau yang dipimpin oleh PLT. Ia menjelaskan, pihaknya masih menunggu proses rotasi dan penempatan kepala sekolah definitif yang sedang diproses oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau. “Kami sedang menunggu hasil rotasi dari BKPSDM. Mereka yang menangani manajemen kepegawaian, termasuk mutasi dan promosi jabatan kepala sekolah,” terangnya.
Mardiatul menambahkan, tugas dan fungsi BKPSDM antara lain adalah mengelola administrasi kepegawaian, menyusun formasi kebutuhan pegawai, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk ASN, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur. Karena itu, penempatan kepala sekolah definitif membutuhkan waktu dan prosedur yang harus dilalui.
Dampak dari kekosongan kepala sekolah definitif ini dirasakan nyata oleh pihak sekolah dan siswa. Selain pelayanan yang dinilai kurang optimal, program-program sekolah juga terhambat karena PLT cenderung hanya menjaga roda organisasi berjalan tanpa membuat terobosan baru. Beberapa guru di sekolah juga mengaku kesulitan mengambil keputusan strategis karena wewenang PLT terbatas.
Para orang tua murid berharap Pemerintah Kabupaten Berau segera menetapkan kepala sekolah definitif di sekolah-sekolah yang masih kosong. Mereka menilai, terlalu lama membiarkan jabatan kepala sekolah diisi PLT bisa berakibat buruk pada kualitas pendidikan. “Kami ingin anak-anak kami mendapatkan perhatian yang penuh dari kepala sekolah yang memang siap memimpin, bukan hanya sementara,” pungkas seorang wali murid.
Dengan adanya sorotan dan harapan masyarakat, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat proses rotasi dan pelantikan kepala sekolah definitif demi meningkatkan mutu pendidikan di Berau. Kepala sekolah definitif diyakini mampu membawa perbaikan nyata bagi manajemen sekolah dan memberi dampak positif bagi perkembangan siswa.***
Jurnalis: Marihot
