Jakarta — Pemerintah semakin memperkuat langkah strategis dalam proses pemulihan infrastruktur di wilayah Sumatra pascabencana banjir dan tanah longsor hebat yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu. Upaya intensif ini menjadi prioritas nasional guna memastikan konektivitas, layanan publik, serta aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dapat kembali beroperasi normal dan berkelanjutan.
Pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga terus berkoordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak, termasuk pembukaan akses jalan dan perbaikan jembatan yang terputus. Di beberapa titik strategis, progres pemulihan menunjukkan hasil positif, seperti pulihnya jaringan listrik, layanan BBM, serta konektivitas antarkabupaten yang perlahan kembali lancar.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menangani dampak darurat tetapi juga mempersiapkan tahap rekonstruksi secara cepat.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah perintahkan untuk mempersiapkan proses rehabilitasi rekonstruksi (lokasi terdampak bencana). Karena rehab rekon ini juga harus dilakukan secara cepat,” kata Pratikno.
Pratikno turut menyoroti peran penting koordinasi lintas kementerian untuk memastikan semua akses utama, mulai dari jalan nasional hingga jaringan listrik dan telekomunikasi, segera pulih. Pemerintah juga mengerahkan berbagai alat berat dan sumber daya untuk membuka akses di jalur-jalur yang sebelumnya terputus akibat banjir dan longsor.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan pemerintah sudah memulai fase pemulihan bergeser ke penanganan infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk perbaikan jaringan jalan provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.
“Nantinya aksesibilitas baik itu penghubung lintas provinsi, penghubung kabupaten/kota dalam satu provinsi, hingga jalan-jalan kecamatan dan desa bisa kita perbaiki dengan target waktu yang sudah dicanangkan oleh Kementerian PU,” ujar Abdul.
Abdul juga menegaskan perlunya normalisasi sungai dan pengurangan risiko bencana susulan mengingat potensi hujan masih tinggi di beberapa wilayah yang terdampak. Kerja sama seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat, menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan serta menjamin keselamatan masyarakat.
Dalam aspek pendanaan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan anggaran Negara telah disiapkan untuk mendukung proses pemulihan yang luas ini. Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan dana signifikan melalui APBN 2026 untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi terdampak.
“Untuk pemanfaatan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak ada estimasi Rp51 triliun, jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana,” kata Purbaya.
Pemerintah juga memastikan ketersediaan dana tersebut tidak mengganggu program sosial lain, sambil tetap menunggu masukan teknis dari BNPB dan satuan tugas pemulihan. Dengan anggaran yang cukup dan mekanisme penyerapan yang terkoordinasi, proses pemulihan diharapkan berjalan efektif dan tepat waktu.
Seiring dengan perbaikan infrastruktur, pemerintah mendorong pemulihan layanan publik dan aktivitas ekonomi di wilayah pascabencana. Beberapa sekolah yang sempat rusak dipersiapkan untuk dibuka kembali pada awal semester ini, menunjukkan momentum bangkitnya kehidupan masyarakat pascaprobadi musibah kemanusiaan tersebut.
Langkah cepat dan terkoordinasi pemerintah ini menunjukkan komitmen kuat untuk tidak hanya memulihkan kondisi fisik wilayah terdampak tetapi juga memperkuat daya tahan masyarakat terhadap potensi bencana di masa depan. Pemerintah yakin bahwa melalui kerja bersama lintas sektor, proses pemulihan Sumatra akan berjalan semakin lancar, menjadikan wilayah tersebut lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan pembangunan ke depan.***
(Marihot).
