TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam Sidang Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, Senin (13/7).
Sidang paripurna beragendakan penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berhasil dipertahankan selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah.
“Opini WTP merupakan sarana untuk memastikan APBD dikelola secara baik, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga pengurangan kesenjangan antar wilayah,” kata Zainal.
Untuk memperkuat kinerja keuangan daerah, Pemprov Kaltara telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya menetapkan target pendapatan yang lebih realistis berbasis data historis dan proyeksi makroekonomi, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset daerah, pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, serta ekonomi hijau.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi agar lebih mudah, efisien, transparan dan tetap berkeadilan bagi masyarakat.
Di sektor pembangunan, Zainal menegaskan percepatan pengadaan barang dan jasa akan dilakukan sejak awal tahun anggaran agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
“Pembangunan kawasan perbatasan tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan kapasitas fiskal akan diantisipasi melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, peningkatan konektivitas, pemberian subsidi ongkos angkut (SOA), serta pengkajian pembentukan Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis.
Di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), Pemprov Kaltara juga akan mempertimbangkan penyusunan Master Plan Kawasan Pendidikan Terpadu serta skema pembangunan multi-years. Program Beasiswa Kaltara Unggul pun akan terus dievaluasi agar semakin tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
Menutup penyampaiannya, Zainal berharap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera disetujui bersama untuk dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (dkisp)
