*JAKARTA, 9 Juni 2026* – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPD GMNI DKI Jakarta menyoroti kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang kini berada di level Rp16.000 per liter. GMNI menilai kenaikan ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat di tengah dinamika geopolitik global.
Sekretaris Daerah DPD GMNI DKI Jakarta, Gus Fakhier, mengatakan lonjakan harga energi tidak lepas dari situasi geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi harga minyak dunia. Kondisi ini, menurutnya, menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN.
“Lonjakan harga energi ini diperparah situasi geopolitik akibat konflik di Timur Tengah yang terus bergejolak. Dampak global tersebut kian memperberat kondisi domestik, di mana APBN Indonesia saat ini berada dalam tekanan berat,” ujar Gus Fakhier dalam keterangan tertulis, Selasa 9 Juni 2026.
Merespons situasi tersebut, GMNI DKI Jakarta mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap sejumlah program prioritas pemerintah. Tiga program yang disorot adalah Program Makan Bergizi Gratis MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih KDMP, dan Program 3 Juta Rumah Rakyat.
GMNI DKI menilai anggaran untuk program-program tersebut perlu dialihkan sementara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Program-program populis Prabowo-Gibran ini harus dievaluasi ulang. Di saat APBN berada dalam tekanan dan dunia dihantam sentimen perang Timur Tengah, pemerintah perlu memprioritaskan alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi rakyat,” tegas Gus Fakhier bersama Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda Se.
GMNI DKI juga menyoroti praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN yang masih marak. Menurutnya, ketidakpekaan pejabat publik terhadap keluhan masyarakat berpotensi memicu gejolak sosial.
“Situasi ini membuat rakyat semakin terbebani. Pemerintah dan DPR perlu lebih responsif mendengar keluh kesah masyarakat yang terdampak kenaikan harga,” ujar Gus Fakhier.
GMNI DKI Jakarta menegaskan pemerintah wajib kembali pada amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Fokus utama, kata mereka, harus pada pemulihan ekonomi rakyat.(TM).
