Talisayan, DerapKalimantan.com — Konflik agraria antara masyarakat pemilik lahan bersertifikat Hak Milik (SHM) yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Sandewaan dengan perusahaan kayu, PT. Cassava, memuncak pada Rabu, 11 Juni 2025.
Aksi blokade jalan hauling perusahaan dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan penebangan liar dan pengangkutan kayu log tanpa izin sah dari pemilik lahan.
Aksi dipimpin Ketua Poktan, Hermonius Paul Sogan, dan didukung tokoh adat Dayak Talisayan, Aliyanto alias Aling, di wilayah Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Warga memprotes keras aktivitas PT. Cassava yang dianggap mengabaikan hak hukum masyarakat atas lahan milik mereka.
Menurut Paul, aksi pemortalan dilakukan karena pihaknya belum menerima kompensasi atas kayu yang telah ditebang perusahaan di atas lahan milik Poktan Sandewaan. Ia menuntut PT. Cassava membayar fee sebesar Rp1,7 miliar sebagai ganti rugi. “Saya tidak mau dituduh memakan fee. Faktanya, sampai hari ini, kami belum menerima hak kami,” tegas Paul saat konferensi pers di lokasi.
Selain menuntut kompensasi, Paul juga meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut dugaan praktik pemufakatan jahat antara pihak perusahaan, kelompok yang mengaku sebagai “Murni”, serta oknum Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Ia menuding, barkode legalitas kayu yang beredar diduga kuat berasal dari rekayasa administrasi yang melibatkan pihak-pihak tersebut.
Paul menegaskan bahwa Poktan Sandewaan merupakan kelompok tani sah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 67/Permentan/OT.140/5/2007. Oleh karena itu, semua aktivitas di atas lahan tersebut harus seizin kelompok tani sebagai pemilik hak atas tanah. Ia menyebut penebangan tanpa izin melanggar hak kepemilikan dan prinsip keadilan sosial.
Tindakan perusahaan, lanjut Paul, berpotensi melanggar Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana, serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dugaan korupsi juga telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tokoh adat Aling juga menyuarakan keprihatinan terhadap sikap perusahaan yang dinilai tidak mengindahkan adat istiadat dan hukum negara. Ia menyebut perusahaan telah melecehkan martabat masyarakat Dayak dengan tetap beroperasi di lahan sengketa. “Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi pelecehan terhadap kearifan lokal,” kata Aling.
Sebelum aksi pemortalan dilakukan, Poktan Sandewaan telah melayangkan surat pemberitahuan resmi ke Polsek dan Danramil setempat. Mereka juga telah mengajukan permintaan penghentian sementara operasi kepada Kantor Seksi Balai Pengelolaan Hutan Lindung (BPHL) Kalimantan Timur di Samarinda. Namun, hingga kini belum ada tindakan konkret dari instansi terkait.
Dalam aksinya, warga membentangkan spanduk berisi tuntutan seperti “Selesaikan Hak Kami di Lahan SHM milik warga”, “Hentikan Penebangan Ilegal”, dan “Periksa Aliran Dana Dinas Kehutanan Kaltim”. Aksi dilakukan secara damai tanpa tindakan anarkis, namun tetap dalam pengawasan aparat kepolisian setempat.
Paul menegaskan bahwa masyarakat tidak anti-investasi, tetapi menolak keras segala bentuk manipulasi hukum dan pemaksaan sepihak. “Kami minta semua pihak menghentikan adu domba dan rekayasa. Kami bukan anti-pembangunan, tapi kami minta keadilan dan transparansi,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak manajemen PT. Cassava. Kepala Seksi BPHL Kaltim, Antonci, saat dikonfirmasi dikantornya baru-baru ini juga enggan memberikan penjelasan rinci mengenai izin dan aktivitas perusahaan di wilayah poktan yang berkonflik.
Kasus ini diharapkan menjadi preseden penting bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat dan petani lokal. Masyarakat berharap pemerintah pusat turun tangan untuk mencegah terulangnya praktik yang ada serta menegakkan supremasi hukum secara menyeluruh tanpa pandang bulu.*****
Jurnalis: Tim DK-RED
