BALIKPAPAN — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) memastikan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang menyeret seorang perwira berinisial Kompol AS masih dalam proses pemeriksaan internal. Kepolisian menegaskan, penanganan dilakukan secara profesional dan berdasarkan fakta yang diperoleh melalui proses pemeriksaan.
Klarifikasi tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Dr. Tedy Sopandi, S.I.K., M.Si., didampingi Plt. Kasi Penmas Humas Polda Kaltim Henry, dalam konferensi pers di Lobby Mapolda Kaltim, Kamis (20/8/2026).
Tedy menjelaskan, Kompol AS telah ditarik dari penugasannya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kaltim.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam, terhadap Kompol AS telah dilakukan penarikan untuk menjalani pemeriksaan secara intensif oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kaltim,” jelas Tedy.»
Menurutnya, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik, antara lain menyangkut keberadaan Kompol AS di salah satu tempat hiburan malam yang diduga tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
Sejumlah Saksi Diperiksa
Untuk mengungkap fakta secara utuh, penyidik Propam telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan informasi yang beredar di masyarakat dapat diuji berdasarkan fakta dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dari keterangan saksi yang telah diperiksa, perempuan yang sebelumnya disebut dalam informasi di media sosial diketahui bekerja sebagai Ladies Companion (LC) di salah satu tempat hiburan malam.
Polda Kaltim juga masih mendalami informasi mengenai dugaan aktivitas prostitusi secara daring serta dugaan adanya transaksi antara perempuan tersebut dengan sejumlah pengunjung tempat hiburan malam.
Tedy menegaskan, seluruh informasi tersebut masih menjadi bagian dari proses pendalaman dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebelum pemeriksaan selesai.
“Berdasarkan keterangan para saksi, setiap selesai transaksi, pelanggan memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak,” ujarnya.»
Identitas Perempuan Masih Dirahasiakan
Selain mendalami dugaan pelanggaran etik Kompol AS, Polda Kaltim juga memperoleh informasi bahwa perempuan tersebut sedang menjalani proses rehabilitasi setelah sebelumnya diamankan dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkotika pada Juli 2026.
Perempuan tersebut disebut diamankan di bandara karena diduga membawa narkotika jenis sabu. Pemeriksaan urine juga disebut menunjukkan hasil positif narkotika.
Namun, Polda Kaltim belum membuka identitas maupun inisial perempuan tersebut kepada publik karena proses pendalaman masih berlangsung.
“Untuk inisial perempuan tersebut masih dalam pendalaman,” kata Tedy.»
Belum Ada Kesimpulan Sanksi
Terkait kemungkinan Kompol AS dijatuhi sanksi berat hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) apabila terbukti melakukan pelanggaran, Tedy menegaskan belum ada keputusan mengenai hal tersebut.
Menurutnya, penentuan sanksi akan bergantung pada hasil pemeriksaan serta keputusan dalam sidang etik yang nantinya digelar sesuai mekanisme yang berlaku.
“Untuk itu nanti menunggu hasil sidang yang akan digelar oleh Bidang Profesi dan Pengamanan,” jelas Tedy.»
Polda Kaltim memastikan proses pemeriksaan dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, objektivitas dan transparansi. Setiap dugaan pelanggaran akan diproses berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Polda Kaltim Imbau Masyarakat Tidak Berspekulasi
Polda Kaltim juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial sebagai dasar untuk menarik kesimpulan sebelum adanya hasil resmi pemeriksaan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menunggu hasil resmi dari proses pemeriksaan maupun sidang etik yang sedang berlangsung,” tegas Tedy.»
Dengan demikian, Polda Kaltim menegaskan bahwa perkara tersebut masih berada dalam tahap pemeriksaan. Belum ada keputusan final mengenai ada atau tidaknya pelanggaran etik maupun jenis sanksi terhadap Kompol AS.
Hasil akhir akan ditentukan melalui mekanisme pemeriksaan dan sidang etik berdasarkan fakta, keterangan saksi, serta bukti yang diperoleh secara sah.
Polda Kaltim menyatakan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk transparansi sekaligus menjaga proses pemeriksaan tetap objektif dan berkeadilan.
“Red//Hmd“
