JAKARTA,- Di tengah ketidakpastian geopolitik global yang kian asertif, kedaulatan energi Indonesia dinilai berada dalam posisi yang mengkhawatirkan.
Dalam acara Discourse Forum & Iftar Gathering bertajuk “Menelaah Kedaulatan Energi Nasional di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global”, para pakar dan praktisi energi mengungkap fakta bahwa cadangan energi nasional saat ini hanya mampu bertahan selama 21 hari jika terjadi krisis global atau perang dikutip dari Akurat.co Sabtu (28/2/2026)
Strategi Full Spectrum Resources Statecraft
Pakar Pertahanan dan Hubungan Internasional, Prof. Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si, melalui pesan video dari Prancis, menyatakan bahwa kondisi global saat ini sedang memasuki era Reshaping of Power. Dalam era ini, energi bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen kendali geopolitik global.
“Indonesia telah memiliki prasyarat untuk menjadi Energy Middle Power berdaulat yang berdikari. Tetapi, dalam situasi saat ini kita harus menguasi teknologi, menguasai rantai pasok, rantai nilai dan diplomasi energi Indonesia”, tegas Connie.
Guru Besar St. Petersburg State University ini mengingatkan perlunya peningkatan kualitas SDM untuk menaikkan posisi Indonesia dari sekadar hilirisasi menuju strategi yang lebih komprehensif, yakni Full Spectrum Resources Statecraft.
Ketergantungan Impor dan Paradoks Cadangan
Direktur Eksekutif Reform Syndicate, Muhammad Jusrianto, menekankan urgensi mengatasi ketergantungan akut pada impor bahan bakar minyak (BBM).
”Produksi minyak kita hanya sekitar 500.000 hingga 600.000 barel per hari, padahal kebutuhan nasional mencapai 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari,” ujar Jusrianto.
Ketimpangan ini menciptakan deviasi berbahaya karena produksi terus menurun sementara konsumsi melonjak tajam. Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif PUSHEP, Bisman Bakhtiar, S.H., M.H., M.M, menyoroti bahwa cadangan 21 hari tersebut murni merupakan cadangan komersial milik Pertamina, bukan cadangan strategis negara yang dikelola langsung oleh pemerintah.
Langkah Strategis Dewan Energi Nasional (DEN)
Mewakili Dewan Energi Nasional, Sekretaris Jenderal DEN, Bapak Ramos, S.T., M.T., memaparkan empat fokus utama pemerintah: kedaulatan tanpa intervensi asing, ketahanan, kemandirian, dan swasembada energi.
”Pemerintah menargetkan peningkatan ketahanan energi dari 21 hari menjadi minimal 30 hari hingga tiga bulan melalui Cadangan Penyangga Energi (CPE) dan penguatan infrastruktur penyimpanan,” jelas Ramos.
Ancaman Eksternal dan Tata Kelola Internal
Direktur Riset Reform Syndicate, Moh. Jawahir, S.E., M.A.P, memperingatkan risiko kedaulatan dalam perjanjian internasional, khususnya terkait logam tanah jarang (rare earth).
”Ada risiko kedaulatan kita tergadaikan jika kerja sama internasional justru menghambat kita bekerja sama dengan pihak lain di tengah persaingan AS dan Tiongkok,” tegas Jawahir.
Di sisi lain, Teddy Putra, Founder Jaringan Cendekiawan Muda, mengkritik distribusi subsidi energi yang rawan penyimpangan dan praktik “pemburu rente” (rent-seeking). Ia mendesak pemerintah mengubah mekanisme subsidi menjadi bantuan langsung tunai agar lebih tepat sasaran.
Kegiatan ini menyimpulkan bahwa mewujudkan kedaulatan energi memerlukan sinergi antara reformasi tata kelola yang transparan, restrukturisasi subsidi yang adil, serta diplomasi luar negeri yang berdaulat. Sektor energi harus menjadi motor penggerak kekuatan nasional, bukan titik lemah yang merugikan di masa depan.**
DW.
