Jakarta,- Prof.Connie Rahakundini Bakrie, Guru Besar Fakultas Hubungan Internasional Universitas St.Petersburg Rusia, kembali mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait status bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Kamis (4/12/2025).
Dalam isi suratnya yang di unggah melalui akun Instagram pribadinya , Connie mendesak agar pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk mempercepat proses penanganan dan bantuan kepada korban.
Surat tersebut merupakan respons atas lambatnya penetapan status bencana nasional oleh pemerintah, yang membuat proses penanganan dan bantuan kepada korban menjadi terhambat.
Connie berharap agar Presiden Prabowo dapat segera mengambil keputusan untuk menetapkan status bencana nasional dan memberikan bantuan yang lebih efektif kepada korban.
Surat permohonan terbuka Connie berisikan sebagai berikut:
Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis massif kemanusiaan dan ekologis yang saat ini melanda Aceh, Gayo, dan wilayah Sibolga di Sumatra.
Selama sembilan hari, ribuan warga terisolasi tanpa akses bantuan memadai.
Banjir bandang, longsor, dan keruntuhan daerah aliran sungai telah menghancurkan jembatan, jalan, rumah, persawahan, dan sumber kehidupan mereka. Banyak
desa tidak dapat dijangkau oleh jalur darat maupun udara. Warga kehilangan air bersih, pangan, obat-obatan, serta layanan kesehatan dasar. Panik dan dampak emosional lain sudah mulai nampak.
Connie juga menyoroti “Indonesia telah menghadapi banyak bencana besar sebelumnya, tetapi situasi Sumatra kali ini menunjukkan skala krisis yang secara objektif telah melampaui kapasitas wilayah dan membutuhkan mobilisasi nasional berskala penuh.
Dalam isi suratnya Ada beberapa point Penting yang ia sampaikan sebagai berikut:
1. Nyawa dan Ekosistem Tidak Bisa Menunggu Setiap jam keterlambatan berarti: risiko meningkatnya korban jiwa, penyebaran penyakit, kerusakan ekologis permanen serta hilangnya masa depan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.
Dalam kondisi seperti ini, tidak ada pertimbangan politik, administratif,
atau ekonomi yang lebih tinggi nilainya dibanding keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan.
II. Seruan Penetapan Status Bencana Nasional
Dengan rendah hati namun tegas, kami menyerukan agar:
Pemerintah Republik Indonesia segera menetapkan status Bencana Nasional untuk wilayah terdampak di Sumatra.
Keputusan ini Akan ;
1. Mempercepat pengerahan alutsista udara dan laut,
2. Memperkuat koordinasi lintas kementerian,
3. Membuka realokasi anggaran darurat,
4. Mengaktifkan pusat komando terpadu yang diperlukan dalam bencana berskala besar.
Penetapan ini bukan pengakuan kelemahan negara, tetapi penguatan kapasitas negara untuk melindungi warga.
III. Pembukaan Akses Bantuan Internasional
Tindakan Moral, Bukan Intervensi
Situasi lapangan telah selaras dengan standar internasional aktivasi bantuan kemanusiaan global, termasuk dari UN OCHA, negara sahabat, dan lembaga kemanusiaan internasional.
Kami menegaskan bahwa:
1. Bantuan internasional Tidak Mengurangi Kedaulatan,
2. Seluruh operasi tetap berada di bawah koordinasi negara,
3. Pembukaan akses justru menunjukkan kepemimpinan indonesia yang hun dan visioner.
Di banyak krisis dunia, pemimpin yang dihargai sejarah adalah mereka yang membuka tangan, bukan yang menutup pintu.
IV. Risiko Hak Asasi & Reputasi Negara Jika
Bantuan Terlambat.
Penundaan dalam membuka akses bantuan berpotensi menimbulkan:
1. Korban jiwa yang sebenarnya dapat dicegah,
2. Kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan,
3. Beban jangka panjang bagi masyarakat,
4. Sorotan internasional terkait kemampuan manajemen bencana,
5. Munculnya persepsi bahwa negara gagal memenuhi kewajiban
melindungi warganya.
V. Harapan Kami
Dengan penuh hormat, kami memohon agar Pemerintah:
1. Menetapkan Bencana Nasional untuk wilayah terdampak.
2. Membuka “green light” bagi bantuan internasional yang berkemanusiaan.
3. Memberi mandat penuh kepada TNI-Polri untuk operasi penyelama darat, udara, dan laut.
4. Menggerakkan pusat komando terpadu berbasis pendekatan seluruh unsur negara (whole-of-government approach).
5. Menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas tertinggi.
VI. Penutup
Surat ini kami sampaikan bukan untuk mengkritik, tetapi untuk mengajak negara hadir secara maksimal di saat rakyat membutuhkan negara lebih sebelumnya.
Kami percaya Bapak Presiden memiliki keberanian moral kepemimpinan yang kuat untuk mengambil keputusan lebih cepat menyelamatkan nyawa dan menjaga masa depan ekologis Sumatra satu pilar penting peradaban Indonesia.
Dengan segenap harapan dan hormat setinggi-tingginya.
Hormat kami,
Connie Rahakundini Bakrie
Guru Besar Hubungan Internasional
St Petersburg State University
Russia
