Jakarta, 8 Juli 2025 — “Kalau tidak bersalah, kenapa takut diberitakan? Dewan Pers jangan jadi banci!” sindir Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum internasional sekaligus pembina Insan Pers Nasional, dalam pernyataannya terkait maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kerap diungkap oleh para wartawan, namun justru berbalik menjadi ancaman bagi para jurnalis itu sendiri.
Prof. Sutan menyampaikan kritik keras terhadap para pejabat negara yang disebutnya sebagai “tikus berdasi”. Menurutnya, para oknum ini memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, menyelewengkan anggaran rakyat, dan mengabaikan sumpah jabatan yang seharusnya dipegang teguh demi kepentingan bangsa.
Prof. Sutan menegaskan bahwa tugas Insan Pers — atau wartawan — sangat berat: mengungkap praktik-praktik busuk, membongkar korupsi di gedung-gedung tinggi, hingga menelusuri mafia di balik perdagangan manusia, narkoba, dan kejahatan lainnya. Ia menyebut mereka sering dicibir dengan sebutan “wartawan bodrek” oleh para pihak yang tidak nyaman ketika kebusukannya terungkap.
Selain mengkritik para oknum pejabat, Prof. Sutan juga mempertanyakan peran Dewan Pers. Ia menilai Dewan Pers seolah takut membuka ruang diskusi dan transparansi kepada para jurnalis, padahal justru lembaga ini memiliki anggaran besar yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan insan pers di seluruh Indonesia.
“Apakah oknum tikus juga ada di bawah atap gedung Dewan Pers? Kenapa takut bicara anggaran ratusan miliar yang diterima? Kalau para oknum itu tidak bersalah, kenapa takut sama Insan Pers?” tegasnya.
Pernyataan ini disampaikan Prof. Sutan dalam keterangan yang diterima media pada awal Juli 2025, di Jakarta, saat merespons kondisi terkini dunia pers Indonesia yang ia anggap semakin tertekan oleh kekuasaan.
Menurut Prof. Sutan, wartawan adalah “surya mentari” yang menerangi ruang-ruang gelap praktik-praktik jahat di republik ini. Sayangnya, keberanian para jurnalis justru sering dibalas dengan kekerasan, intimidasi, bahkan pembunuhan, sementara kasus-kasus mereka tidak diusut tuntas.
Ia juga menyoroti berbagai masalah seperti naiknya pajak untuk menutup kebocoran anggaran akibat korupsi, bisnis narkoba yang dilindungi oknum aparat, hingga perdagangan tenaga kerja ilegal yang tak pernah benar-benar diberantas.
Prof. Sutan menyerukan agar Dewan Pers dan pemerintah berhenti menutup mata. Ia berharap semua pihak mendukung kerja wartawan, menyediakan ruang dialog, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan mereka, serta mengusut tuntas semua kejahatan yang mereka ungkap.
“Tugas wartawan tidak hanya menulis, tetapi juga menjadi saksi sejarah dan pengawal kebenaran. Jangan malah dimusuhi,” tuturnya.
Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH — Pakar Hukum Internasional & Pembina Insan Pers Nasional
Reporter:
(Marihot)
