Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari strategi memperkuat SDM dan pertahanan bangsa di tengah ketidakpastian global.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Lingkar Nusantara (Lisan) Hendarsam Marantoko menyoroti eskalasi konflik dunia dan rapuhnya rantai pasok pangan internasional.
“Di tengah perang Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga gangguan logistik global, ancaman terhadap Indonesia tidak selalu datang dalam bentuk senjata. Krisis pangan justru bisa menjadi bentuk perang paling senyap namun paling mematikan,” ujar Hendarsam
Oleh karena itu, ia menyebut MBG harus dipahami sebagai bagian dari arsitektur pertahanan semesta non-militer.
Hendarsam mengaitkan kebijakan MBG dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia.
Dalam buku tersebut, Prabowo menegaskan bahwa sebuah bangsa bisa runtuh bukan karena kekurangan senjata, melainkan karena rakyatnya lemah secara fisik, mental, dan ekonomi.
“Cara pandang ini sangat jelas: kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh alutsista, tetapi oleh kualitas manusia dan daya tahan sistem nasionalnya,” lanjutnya.
Ia menilai MBG merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang.
“Tanpa fondasi gizi yang kuat, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi beban strategis,” ucap dia.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN yang juga Direktur Promosi dan Edukasi Gizi, Dr. Gunalan, A P , M Si menegaskan program MBG tidak hanya berfokus pada aspek gizi dan pendidikan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan sektor produksi dan rantai pengadaan pangan.
“BGN mendorong kreativitas daerah, termasuk dalam penyusunan menu sehat tanpa penggunaan MSG, seperti yang telah diterapkan KPPG di Bandung pada awal Januari lalu,” jelasnya.
Gunalan menambahkan BGN juga mendorong pengadaan bahan pangan MBG melibatkan koperasi Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta UMKM lokal.
Skema ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Hakikat MBG adalah dari rakyat, dikelola oleh pemerintah melalui pembelian bahan baku dari koperasi, BUMDes, petani, dan pelaku usaha lokal, lalu dikembalikan kepada rakyat, khususnya penerima manfaat MBG,” ujar Gunalan.**
