DERAP KALIMANTAN.COM | BERAU– Di saat Pemerintah Kabupaten Berau mengalokasikan dana hibah hingga puluhan miliar rupiah kepada sejumlah lembaga vertikal, fakta memprihatinkan justru ditemukan di sektor pendidikan. Sejumlah anak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, masih harus menimba ilmu di bangunan sederhana beralaskan terpal dan ditopang tiang kayu di kawasan Jalan Poros Berau–Bulungan.
Kondisi tersebut viral di laman media sosial dan menjadi sorotan publik, memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau di bawah kepemimpinan Sri Juniarsih, M.Pd Bupati Berau. Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan skala prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama ketika kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, dinilai belum sepenuhnya terpenuhi.
Berdasarkan informasi yang beredar, bangunan belajar sederhana itu telah digunakan dalam aktivitas pendidikan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di salah satu kabupaten dengan kemampuan fiskal yang relatif besar di Kalimantan Timur.
Publik menilai, persoalan ini bukan sekadar tentang keterbatasan anggaran, melainkan menyangkut keberpihakan kebijakan.
“Bagaimana mungkin dana hibah puluhan miliar dapat dialokasikan, sementara masih ada anak-anak yang belajar di bawah atap seadanya?” demikian pertanyaan yang ramai disuarakan masyarakat melalui berbagai forum dan media sosial.
Tak hanya pemerintah daerah, DPRD Berau juga menjadi sasaran kritik. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD dinilai belum maksimal memastikan setiap rupiah APBD benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Sorotan publik juga mengarah pada keberadaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Berau. Masyarakat mempertanyakan sejauh mana kontribusi CSR dialokasikan untuk mendukung fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah yang masih tertinggal.
Di sisi lain, pemberian hibah kepada lembaga vertikal turut memantik perdebatan. Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi dan dasar kebijakan pemberian hibah tersebut di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi daerah.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang secara komprehensif menjawab mengapa fasilitas pendidikan yang layak belum dapat diwujudkan di lokasi tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN maupun APBD.
Pertanyaan publik pun semakin menguat:
* Mengapa anak-anak di Jalan Poros Berau–Bulungan masih belajar di bangunan beratapkan terpal?
* Berapa besar anggaran pendidikan Kabupaten Berau dalam tiga tahun terakhir?
* Bagaimana realisasi penggunaannya?
* Apa dasar pemberian hibah kepada lembaga vertikal hingga mencapai puluhan miliar rupiah?
* Di mana peran DPRD dalam melakukan pengawasan?
* Ke mana alokasi dana CSR perusahaan yang beroperasi di Berau?
Persoalan ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten Berau dalam membuktikan komitmennya terhadap pembangunan manusia. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan tidak semata dilihat dari besarnya APBD yang dikelola, melainkan sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Selama masih ada anak yang belajar di bangunan terpal bertiang bambu dan berteduh di bawah bangunan sederhana, pertanyaan mengenai prioritas pembangunan akan terus bergema di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Berau, DPRD Berau, dan pihak terkait lainnya masih diharapkan memberikan tanggapan untuk menjawab pertanyaan dari publik berau. (**)
Jurnalis DK : MR
Redaksi DK.
