Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyerukan perang tanpa kompromi terhadap korupsi dan memastikan pemerintah tidak akan mundur menghadapi praktik yang merugikan negara.
“Kita jangan takut, jangan ragu-ragu untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita tidak boleh ragu-ragu dan saya, dan pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk memanipulasi, segala bentuk penggarongan atas kekayaan rakyat Indonesia. Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur setapak pun,” ujar Presiden Prabowo.
Seruan keras Presiden Prabowo tersebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan, salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Katib Syuriyah PBNU KH. Ikhsan Abdullah, menyatakan bahwa PBNU memberikan doa dan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo agar mampu memimpin dan menyelamatkan bangsa melalui langkah-langkah tegas pemberantasan korupsi.
“Tinggal keberanian Bapak Presiden Prabowo melalui aparat penegak hukum menangkap koruptor dan perampok kekayaan negara. Itu yang kami tunggu,” kata KH. Ikhsan. Ia menilai pernyataan Presiden Prabowo sangat penting karena disampaikan secara konsisten dan lantang di berbagai kesempatan, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memburu pelaku korupsi.
Dukungan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi ini juga tercermin dalam tingkat kepuasan masyarakat. Berdasarkan survei nasional Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi disebut menjadi faktor utama yang mendorong tingginya angka tersebut.
Peneliti utama sekaligus pendiri Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa ketika responden yang menyatakan puas ditanya mengenai alasan kepuasan mereka, pemberantasan korupsi muncul sebagai faktor paling dominan. “Kalau ditanya apa yang membuat mereka puas, alasan utamanya adalah memberantas korupsi,” ujarnya.
Burhanuddin menambahkan, temuan ini menunjukkan adanya pergeseran persepsi publik terhadap Presiden Prabowo. Jika sebelumnya Prabowo lebih banyak dipersepsikan sebagai sosok yang tegas, sejak Oktober 2025 pemberantasan korupsi menjadi variabel paling menentukan dalam membentuk kepuasan publik. Hal ini menegaskan bahwa agenda antikorupsi kini menjadi salah satu fondasi utama legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo di mata masyarakat. (*)
