BALIKPAPAN – Di tengah meningkatnya kompleksitas tantangan keamanan seiring percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro mengambil langkah tegas dengan memperkuat konsolidasi lintas lembaga penegak hukum.
Bertempat di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Rabu (15/07/2026), Kapolda menerima Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono serta Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Assoc. Prof. Dr. Supardi dalam forum coffee morning yang dikemas santai, namun sarat pesan strategis.
Di balik suasana akrab, pertemuan ini menegaskan satu hal: stabilitas Kalimantan Timur tidak boleh goyah di tengah tekanan pembangunan besar-besaran.
Kapolda secara terbuka menyoroti bahwa tantangan ke depan tidak lagi sederhana. Arus investasi, mobilitas penduduk, hingga potensi gangguan keamanan menjadi konsekuensi logis dari pembangunan IKN. Dalam situasi tersebut, koordinasi yang lemah antarinstansi berpotensi menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Keamanan daerah adalah tanggung jawab bersama. Sinergitas TNI, Polri, dan Kejaksaan harus berjalan solid, nyata, dan terukur,” tegas Kapolda.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Kapolda tidak menginginkan sinergi hanya sebatas simbolik. Ia menekankan bahwa kolaborasi harus menyentuh hingga level operasional, mulai dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga aparat penegak hukum di lapangan.
Kapolda juga mengingatkan bahwa hambatan koordinasi kerap muncul bukan karena perbedaan tugas, melainkan lemahnya komunikasi. Oleh karena itu, ia mendorong penyelesaian setiap potensi konflik melalui dialog terbuka, bukan dengan pendekatan sektoral yang justru melemahkan soliditas.
Dalam konteks penegakan hukum, peran Kejaksaan dinilai krusial dalam memastikan setiap proses berjalan profesional, objektif, dan berkeadilan. Sementara itu, dukungan TNI menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah yang kini menjadi pusat perhatian nasional.
Kalimantan Timur, sebagai wilayah strategis pembangunan IKN, menuntut kehadiran negara yang kuat, solid, dan responsif. Dalam kondisi ini, sinergitas antarpenegak hukum bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Kapolda bahkan mengibaratkan kolaborasi tersebut layaknya secangkir kopi—berbeda unsur, namun harus menyatu dengan komposisi yang tepat. Jika tidak seimbang, cita rasa yang dihasilkan akan timpang.
Melalui pertemuan ini, Kapolda Kaltim mengirim pesan jelas: stabilitas keamanan dan kepastian hukum di Kalimantan Timur tidak boleh terganggu. Seluruh elemen penegak hukum dituntut bergerak dalam satu irama, mengawal pembangunan, sekaligus memastikan masyarakat tetap merasakan kehadiran negara secara nyata.
Langkah konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi keamanan daerah. Sebab di tengah derasnya arus pembangunan, hanya sinergi yang kokoh yang mampu menjaga Kalimantan Timur tetap aman, terkendali, dan siap menghadapi setiap dinamika yang berkembang.
Jurnalis: Hmd
Penerbit: Marihot
