Berau, Kaltim – DerapKalimantan.com
Pemandangan tak biasa tampak di kawasan Jalan Milono, tepatnya di Jalan Cendana, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Dua bangunan rumah dinas jabatan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Berau yang berada berseberangan dengan Gedung Balai Mufakat, menjadi sorotan publik akibat perbedaan warna cat bangunan yang mencolok dan kontras.Senin, (29/12/2025)
Perbedaan warna tersebut dinilai masyarakat bukan sekadar persoalan estetika, melainkan mengandung tafsir politis. Warna cat yang digunakan dianggap identik dengan warna partai politik tertentu, sehingga memunculkan dugaan adanya pesan politik terselubung dalam penggunaan fasilitas negara.
Berdasarkan data hasil investigasi jurnalis Derap Kalimantan, kedua rumah dinas jabatan tersebut baru saja direnovasi beberapa waktu lalu dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Berau. Renovasi ini semestinya mengikuti standar kepatutan bangunan pemerintah, termasuk penggunaan warna cat yang netral dan tidak merepresentasikan kepentingan politik tertentu.
Namun fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Warna cat rumah dinas tersebut justru tampil mencolok dan berbeda jauh dari bangunan rumah dinas pejabat lainnya di kawasan tersebut.
“Sejak awal pengerjaan, warna dasarnya sudah terlihat netral seperti rumah dinas pemerintah pada umumnya. Tapi setelah selesai, justru berubah menjadi warna yang identik dengan partai,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Kekecewaan Publik dan Tuntutan Evaluasi
Kondisi ini menuai kekecewaan publik. Masyarakat menilai tidak etis jika uang rakyat digunakan untuk kepentingan simbolik politik, terlebih rumah dinas tersebut merupakan fasilitas negara yang melekat pada jabatan, bukan individu.
Sejumlah pengamat dan tokoh masyarakat di Berau pun mendesak Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi dan penyempurnaan, termasuk mengembalikan warna cat rumah dinas tersebut ke standar yang berlaku.
Desakan tersebut dinilai semakin relevan mengingat lokasi kedua rumah dinas berada di kawasan strategis yang juga dihuni oleh pejabat negara lainnya, seperti Rumah Dinas Bupati Berau, Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri, Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri, serta jajaran pejabat penting lainnya.
Isu Etika dan Netralitas Fasilitas Negara
Penggunaan warna bangunan pemerintah yang sarat makna politis dinilai berpotensi mencederai prinsip netralitas fasilitas negara. Publik berharap agar seluruh aset pemerintah daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama, bukan sebagai ruang ekspresi politik individu atau kelompok tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Berau maupun pimpinan DPRD terkait mengenai dasar penentuan warna cat rumah dinas tersebut.
Tim DK Berau.
