BERAU, DERAPKALIMANTAN.COM— Kuasa hukum Kelompok Tani Maluang Jaya, H. Idramsyah, S.H., meminta Polres Berau menindaklanjuti laporan yang disampaikan Janwar Saleh ketua poktan Maluang Jaya, terkait persoalan lahan yang dilaporkan, termasuk mengkaji penghentian sementara aktivitas alat berat di lokasi hingga status hukumnya memperoleh kejelasan.
Permintaan tersebut disampaikan setelah Janwar Saleh, Ketua Kelompok Tani Maluang Jaya, menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP) dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Berau tertanggal 21 September 2026.
Dalam surat bernomor B/428/IX/Res.1.24./2026/Reskrim tersebut, Polres Berau menyatakan laporan atau pengaduan Janwar telah diterima dan akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan.
Dokumen itu ditandatangani Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Muhammad Fajri, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., selaku penyidik. Surat tersebut juga mencantumkan IPTU Multahadi Adam, S.Tr.K., dan BRIPTU Farhan Rifanto sebagai personel yang ditunjuk menangani proses penyelidikan.
Idramsyah, S.H selaku kuasa hukum poktan Maluang Jaya berharap penyelidik tidak berhenti pada penerbitan surat pemberitahuan, tetapi juga menindaklanjuti laporan melalui pemeriksaan dan pengumpulan bukti secara objektif.
Salah satu hal yang menjadi perhatian pihak pelapor adalah aktivitas alat berat di lokasi lahan yang dipersoalkan. Menurut Idramsyah, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan lebih lanjut ketika status dan dasar penguasaan lahan masih ditelusuri.
Ia meminta kepolisian mempertimbangkan penghentian sementara aktivitas alat berat sampai terdapat kejelasan hukum, sepanjang langkah tersebut memiliki dasar dan dapat ditempuh sesuai kewenangan kepolisian serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pihak kuasa hukum juga berharap penyelidik memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak terlapor, untuk mengungkap duduk persoalan secara menyeluruh.
Bagi pihak pelapor, langkah tersebut penting agar penanganan pengaduan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menghasilkan kejelasan mengenai fakta-fakta yang menjadi dasar laporan.
Meski demikian, permintaan penghentian aktivitas alat berat tersebut merupakan aspirasi pihak pelapor. Keputusan mengenai tindakan yang dapat dilakukan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, alat bukti, dan kewenangan hukum yang berlaku.
SP2HP Diterima Setelah Ada Desakan
Dalam keterangan yang disampaikan kepada media, pihak kuasa hukum menyebut SP2HP baru diterima setelah pihaknya mendesak agar perkembangan penanganan laporan disampaikan.
Keterangan tersebut menjadi perhatian tersendiri karena komunikasi antara kepolisian dan pelapor merupakan bagian penting dalam pelayanan penegakan hukum.
Penyampaian perkembangan penanganan laporan secara jelas dan tepat waktu diharapkan dapat membantu pelapor memahami tahapan yang sedang berjalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Namun, mengenai alasan dan kronologi penyampaian SP2HP tersebut, diperlukan konfirmasi lebih lanjut dari Polres Berau agar informasi yang disajikan tetap berimbang.
Setelah menerima SP2HP, awak media bersama Janwar menghubungi Kapolres Berau melalui pesan WhatsApp untuk meminta perhatian terhadap penanganan laporan kelompok tani Maluang Jaya, sebagai terlapor disebutkan Kakam Samburakat dan oknum pengusaha lokal berinisial SBR.
Kapolres Berau memberikan respons singkat, “Ok, saya cross check.”
Respons tersebut menjadi bagian dari komunikasi antara pelapor dan pimpinan kepolisian. Kendati demikian, tindak lanjut atas pesan itu perlu dilihat dari perkembangan konkret penanganan laporan, termasuk pemeriksaan para pihak dan langkah penyelidikan di lapangan.
Media ini belum memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai hasil pengecekan yang dimaksud maupun perkembangan pemeriksaan setelah SP2HP diterbitkan.
Karena itu, konfirmasi dari Polres Berau diperlukan untuk menjelaskan sejauh mana laporan tersebut ditangani serta langkah apa yang akan ditempuh berikutnya.
Persoalan yang dilaporkan Kelompok Tani Maluang Jaya kini menempatkan kejelasan status lahan sebagai salah satu hal yang perlu ditelusuri melalui mekanisme hukum.
Penyelidik diharapkan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan riwayat penguasaan lahan, keterangan pihak-pihak terkait, serta bukti lain yang relevan. Pemeriksaan tersebut diperlukan agar setiap klaim dapat diuji berdasarkan fakta, bukan hanya berdasarkan keterangan sepihak.
Di sisi lain, seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan lahan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan dokumen pendukung.
Dengan demikian, proses penyelidikan perlu dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak memihak. Kepastian hukum bukan hanya menyangkut kepentingan pelapor, tetapi juga perlindungan hak semua pihak yang terkait.
Harapan terhadap penanganan laporan ini sejalan dengan semangat pelayanan kepolisian yang mengedepankan kedekatan dengan masyarakat, keterbukaan, dan keadilan.
Pihak pelapor berharap laporan yang telah diterima memperoleh tindak lanjut yang jelas, termasuk informasi mengenai tahapan penyelidikan dan langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah persoalan di lokasi lahan semakin berkembang.
Sementara itu, penerbitan SP2HP belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa dugaan dalam laporan telah terbukti. Surat tersebut menyatakan laporan telah diterima dan akan diselidiki, sedangkan penentuan fakta dan langkah hukum berikutnya bergantung pada hasil proses yang dilakukan aparat berwenang.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai hasil akhir penyelidikan maupun keputusan terkait permintaan penghentian sementara aktivitas alat berat. Konfirmasi Polres Berau dan keterangan pihak lain yang berkepentingan masih diperlukan untuk melengkapi pemberitaan.
Pertanyaan yang kini menanti jawaban adalah sejauh mana laporan Ketua Kelompok Tani Maluang Jaya ditindaklanjuti, bagaimana status lahan tersebut akan diperjelas, dan apakah terdapat dasar hukum untuk mengambil tindakan sementara terhadap aktivitas alat berat di lokasi.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.(**)
Oleh: Tim Investigasi
DerapKalimantan.com
