WONOSOBO – 09 Agustus 2026 – Gerakan Mantap Pilih Prabowo (GMPPP) memasuki tahun ketiga. Momentum tersebut diperingati di Pendopo Agung Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu (8/8/2026), dengan mengusung semangat mengubah dukungan politik menjadi gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dari tingkat desa.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo, tokoh publik Rocky Gerung, serta jajaran pimpinan Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08), yakni Indria Febriansyah, S.E., M.H., Ir. Yoserizal Nasution, Uray Wisnu Wijaya, S.E., dan Andi Mohamad Rasul, S.T.
Pendiri sekaligus Ketua Umum GMPPP Mantap Abdul Ghoni mengatakan, perjalanan organisasi yang telah memasuki tahun ketiga tidak boleh berhenti pada dukungan politik semata.
“Kami tak bergerak hanya untuk memenangkan pemimpin, melainkan memenangkan nasib seluruh rakyat Indonesia,” ujar Abdul Ghoni dalam acara tersebut.
Menurutnya, dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu diterjemahkan ke dalam agenda yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“REVOLUSI BELUM SELESAI”
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur Hidayat mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa “revolusi belum selesai”.
Pernyataan itu dikaitkan dengan pentingnya melanjutkan pembenahan sistem ekonomi nasional, terutama dengan memperkuat posisi masyarakat desa dan koperasi sebagai bagian dari mesin pertumbuhan ekonomi.
Jumhur menyoroti masih besarnya kesenjangan antara potensi ekonomi koperasi dengan kekuatan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Ia juga menekankan bahwa koperasi yang beranggotakan puluhan juta masyarakat Indonesia memiliki potensi besar apabila dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, penguatan koperasi bukan sekadar persoalan kelembagaan, tetapi bagian dari upaya membangun kekuatan ekonomi berbasis masyarakat.
“Revolusi ekonomi bukan dengan senjata, melainkan dengan merombak pola pikir. Rakyat harus menjadi subjek dan pemilik pembangunan, bukan hanya objek pembangunan,” demikian gagasan yang mengemuka dalam acara tersebut.
KOPERASI MERAH PUTIH DAN DISTRIBUSI SUBSIDI
Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyoroti persoalan distribusi subsidi dan bantuan pemerintah.
Menurut Joao, salah satu tantangan utama dalam kebijakan subsidi adalah memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran serta memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.
Ia menilai keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa.
Dalam skema tersebut, koperasi diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang melibatkan petani, nelayan, pelaku UMKM, pedagang, dan masyarakat penerima manfaat.
Joao mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana uang yang disalurkan melalui berbagai program pemerintah dapat tetap berputar di daerah.
“Jika setiap rupiah yang disalurkan ke Wonosobo segera berputar di pasar Wonosobo, di toko kelontong warga, di usaha penggilingan padi milik kelompok tani, dan berputar terus di dalam desa, maka kemakmuran itu akan tumbuh sendiri,” ujarnya.
Gagasan tersebut menggambarkan pentingnya membangun rantai ekonomi lokal, sehingga belanja masyarakat tidak seluruhnya keluar dari desa dan keuntungan ekonomi dapat kembali dinikmati masyarakat setempat.
Koperasi Narabuti dan jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam forum tersebut juga dipandang memiliki posisi strategis dalam memperkuat distribusi barang dan layanan ekonomi masyarakat.
GMPPP DAN FKN-08 DORONG KONSOLIDASI EKONOMI RAKYAT
Mantap Abdul Ghoni mengatakan, kehadiran berbagai unsur dalam peringatan tiga tahun GMPPP menunjukkan bahwa gerakan tersebut ingin memperluas perhatian dari agenda politik menuju persoalan ekonomi masyarakat.
Ia menyebut FKN-08 sebagai salah satu wadah konsolidasi berbagai organisasi masyarakat dan relawan yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Abdul Ghoni, perjuangan politik tidak seharusnya berhenti setelah proses pemilu selesai.
“Kami pernah turun ke jalan, menghabiskan harta, tenaga dan pikiran demi memastikan Prabowo Subianto memimpin negeri ini. Kini perjuangan itu harus dilanjutkan dengan mengawal kebijakan agar memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” katanya.
Ia menambahkan, GMPPP bersama FKN-08 akan terus menyampaikan aspirasi masyarakat serta mengawal pelaksanaan program pemerintah yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.
WONOSOBO DIHARAPKAN MENJADI MODEL EKONOMI DESA
Peringatan tiga tahun GMPPP di Wonosobo juga menjadi momentum untuk mendorong penguatan ekonomi berbasis desa.
Konsep yang dikembangkan menempatkan koperasi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah, distribusi barang dan subsidi, kegiatan produksi masyarakat, serta pasar lokal.
Dengan demikian, aliran ekonomi diharapkan membentuk siklus:
Program pemerintah → koperasi desa → masyarakat penerima manfaat → belanja dan produksi lokal → perputaran ekonomi desa.
Model tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat desa sekaligus menciptakan nilai tambah yang lebih besar di daerah.
Bagi GMPPP dan FKN-08, penguatan ekonomi rakyat merupakan bagian penting dari agenda membangun Indonesia yang berdaulat dan mandiri.
Tiga tahun perjalanan GMPPP pun memasuki babak baru. Jika sebelumnya gerakan tersebut dikenal melalui aktivitas dukungan politik terhadap Prabowo Subianto, kini mereka ingin memperluas peran melalui pengawalan agenda ekonomi kerakyatan.
Dari Wonosobo, gagasan tersebut diharapkan dapat berkembang ke berbagai daerah lain dengan koperasi dan masyarakat desa sebagai salah satu fondasi utama.
Wonosobo, Jawa Tengah, 8 Agustus 2026.
Diterbitkan dalam rangka peringatan tiga tahun Gerakan Mantap Pilih Prabowo (GMPPP), bekerja sama dengan Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08).
Red
