Jakarta –Kamis, 4 September 2025, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong aparatur pemerintah daerah (Pemda) untuk memanfaatkan program pelatihan dari Pemerintah Australia bagi Indonesia, khususnya di bidang tata kelola dan pembuatan kebijakan publik di daerah. Meskipun program ini hanya berlangsung selama dua minggu, Bima berharap para peserta dapat belajar secara optimal serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di berbagai sektor.
Hal itu disampaikannya dalam acara The Pre-Course of Australia Awards Indonesia’s Governance and Public Policy Making for Subnational Governments di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Menurut Bima, Pemda membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Jika hal ini dilakukan dengan baik, kapasitas fiskal daerah akan semakin kuat. Ia menekankan bahwa salah satu tujuan penerapan otonomi daerah adalah memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Ekspektasi pertama dari program ini tentu Bapak-Ibu punya pengalaman yang lebih yang baik untuk meningkatkan kemampuan untuk perencanaan, penganggaran, dan lain-lain,” katanya.
Selain itu, Bima menegaskan pentingnya kemampuan aparatur dalam memberikan kemudahan pelayanan publik serta menghadirkan pemerintah secara nyata di tengah masyarakat. Ia menilai kegiatan ini menjadi wadah yang tepat untuk memperdalam pengetahuan di bidang tersebut.
“Diharapkan selama di Australia bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana [negara] tetangga kita yang luar biasa ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk meningkatkan pelayanan bagi warganya,” ujarnya.
Bima juga menjelaskan, selama di Australia peserta dapat mempelajari tata kelola pembangunan yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Ia mencontohkan, masyarakat di Australia dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai rencana pembangunan pemerintah setempat, misalnya melalui public expose di pusat perbelanjaan.
“Di sana (Australia) akan melihat menikmati dan mengagumi bagaimana di sana kepemimpinan lokal begitu dekat dengan warga, bagaimana setiap hierarki dari pemerintahan itu membuka ruang partisipasi untuk warga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bima menyebut banyak hal yang dapat diadopsi dari pemerintah Australia, terutama dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Hal ini termasuk pemenuhan hak penyandang disabilitas, kesetaraan gender, dan pembangunan inklusif.
Terakhir, Bima berharap kunjungan ke Australia membawa manfaat nyata bagi kabupaten, kota, maupun Indonesia secara keseluruhan. Ia juga mengingatkan agar peserta mengaitkan pembelajaran dengan persoalan konkret di daerah masing-masing.
Sebagai informasi, hadir dalam pertemuan tersebut Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier, Course Leaders dari University of Queensland Ken Smith dan Rachel Nolan, Tim Australia Awards in Indonesia (AAI), Tim Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), serta tamu undangan lainnya.***
Penerbit: Marihot
Puspen Kemendagri
