BERAU — Kemarau yang belum berakhir mulai memukul kehidupan masyarakat di Kampung Maratua, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau. Persediaan air bersih semakin menipis, sementara solusi yang diharapkan dari pemerintah daerah belum juga dirasakan masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi keluhan warga setempat. Di tengah kebutuhan air bersih yang semakin mendesak, masyarakat justru kembali mempertanyakan keberadaan embung penampungan air yang pembangunannya disebut telah menghabiskan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.
Alih-alih menjadi solusi ketika musim kemarau tiba, keberadaan embung tersebut dinilai belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Bahkan, fasilitas yang seharusnya menjadi bagian dari infrastruktur penyediaan air baku itu kini dipertanyakan efektivitas dan keberlanjutannya.
Persoalan ini menjadi sorotan karena Maratua merupakan salah satu kawasan wisata yang terus berkembang. Di satu sisi, kebutuhan air meningkat seiring aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata. Namun di sisi lain, warga setempat masih menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau.
Berdasarkan informasi masyarakat, jumlah kepala keluarga di Kecamatan Maratua mencapai kurang lebih 2.000 KK. Dengan jumlah penduduk tersebut, kebutuhan terhadap ketersediaan air bersih menjadi persoalan mendasar yang semestinya mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Berau.
Keluhan warga tidak hanya berkaitan dengan terbatasnya sumber air saat kemarau. Masyarakat juga menyoroti penggunaan air kampung oleh sejumlah perusahaan resort yang beroperasi di wilayah Maratua.
Menurut warga, pada kondisi kemarau seperti sekarang, penggunaan air oleh sektor usaha dikhawatirkan semakin memperbesar tekanan terhadap sumber air yang juga dibutuhkan masyarakat.
Warga menyebut terdapat sejumlah resort yang menggunakan sumber air kampung. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat pengaturan dan pengawasan pemerintah agar kebutuhan air masyarakat tidak kalah oleh kepentingan kegiatan usaha.
“Seharusnya perusahaan memiliki sistem penyulingan atau pengolahan air sendiri. Jangan sampai air yang menjadi kebutuhan masyarakat justru digunakan untuk kepentingan bisnis,” demikian keluhan warga.
Persoalan tersebut menjadi semakin serius karena sumber air masyarakat mulai mengalami penurunan debit. Di sejumlah lokasi, warga bahkan mulai membuat sumur bor sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau.
Fenomena menjamurnya sumur bor tersebut menjadi tanda bahwa masyarakat sedang mencari jalan keluar sendiri akibat terbatasnya pasokan air bersih.
Warga juga menyoroti keberadaan puluhan resort yang dinilai belum memiliki fasilitas penyulingan atau pengolahan air sendiri.
Menurut informasi yang disampaikan masyarakat, terdapat sekitar 29 resort yang belum memiliki fasilitas penyulingan air.
Informasi tersebut perlu mendapat verifikasi dari pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Namun, keluhan warga menunjukkan adanya persoalan tata kelola sumber daya air yang perlu segera ditangani secara terbuka.
Jika sumber air kampung memang digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, pemerintah dituntut memastikan pemanfaatannya tidak mengurangi hak masyarakat atas air bersih.
Sebab, air bersih bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya.
Kondisi Maratua tersebut sekaligus mempertanyakan sejauh mana kesiapan Pemerintah Kabupaten Berau menghadapi musim kemarau.
Pembangunan embung dengan nilai anggaran yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah semestinya mampu menjadi salah satu instrumen untuk mengantisipasi krisis air. Namun apabila fasilitas tersebut tidak berfungsi optimal, pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi, kapasitas, manfaat, serta langkah perbaikannya.
Jangan sampai pembangunan infrastruktur dengan anggaran besar berhenti sebatas proyek fisik, sementara masyarakat tetap harus mencari air sendiri ketika kemarau datang.
Pemerintah Kabupaten Berau juga dinilai perlu turun langsung melakukan pemetaan terhadap sumber-sumber air di Maratua, menghitung kebutuhan masyarakat, mengawasi penggunaan air oleh sektor usaha, serta memastikan distribusi air tidak menimbulkan ketimpangan.
Terlebih Maratua merupakan kawasan pariwisata yang memiliki aktivitas ekonomi cukup tinggi. Pertumbuhan sektor pariwisata semestinya berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal, bukan justru membuat warga semakin sulit memperoleh air.
Masyarakat berharap pemerintah tidak membiarkan persoalan air bersih berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
Warga juga meminta adanya aturan yang jelas mengenai pemanfaatan sumber air kampung oleh perusahaan dan resort, termasuk kewajiban pelaku usaha menyediakan sumber atau fasilitas pengolahan air secara mandiri apabila memang diperlukan.
Di tengah kemarau yang belum berakhir, pertanyaan mendasar kini berada di hadapan Pemerintah Kabupaten Berau: untuk siapa pembangunan infrastruktur air dilakukan jika ketika masyarakat membutuhkan, air bersih justru semakin sulit diperoleh?
Pemerintah daerah perlu segera memberikan solusi konkret, bukan sekadar menunggu keluhan masyarakat berubah menjadi krisis.
Reporter DK/RED
