JAKARTA,- Gubernur Papua Pegunungan: Pembela HAM Harus Berani Menyuarakan Kebenaran, Berintegritas, Independen, dan Mengutamakan Perdamaian
Wamena, Papua Pegunungan, 12 November 2026
Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, telah melaksanakan sejumlah kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Papua Pegunungan.
Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Oktober hingga November 2026 tersebut mencakup pendidikan HAM bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pendidikan HAM bagi pemuda gereja, sosialisasi bahaya minuman keras dan narkoba di lingkungan perguruan tinggi, serta persiapan kader Human Rights Defender (HRD) atau Pembela HAM di delapan kabupaten Provinsi Papua Pegunungan.
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut secara resmi ditutup pada 12 November 2026 oleh Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., M.B.A. yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Bapak Deli Wandik, M.Pd., M.Si.
𝗘𝗠𝗣𝗔𝗧 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗘𝗚𝗜𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗗𝗜𝗗𝗜𝗞𝗔𝗡 𝗗𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗚𝗨𝗔𝗧𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗣𝗔𝗦𝗜𝗧𝗔𝗦 𝗛𝗔𝗠
1. 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗛𝗔𝗠 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗔𝗻𝗴𝗴𝗼𝘁𝗮 𝗞𝗲𝗽𝗼𝗹𝗶𝘀𝗶𝗮𝗻
YKKMP bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menyelenggarakan pelatihan pendidikan HAM bagi anggota Polri dengan melibatkan perwakilan dari setiap kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, masing-masing dua orang peserta.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman anggota kepolisian mengenai prinsip-prinsip HAM, perlindungan masyarakat sipil, profesionalitas dalam menjalankan tugas, serta pendekatan humanis dalam pelayanan dan penegakan hukum.
Dalam kegiatan tersebut, pihak kepolisian menyampaikan bahwa pendidikan HAM merupakan kebutuhan penting bagi anggota Polri. Pihak kepolisian juga berharap agar pelatihan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di setiap Polres di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.
Menanggapi harapan tersebut, Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, menyampaikan komitmen untuk membangun koordinasi dan kerja sama dengan Polda Papua agar pendidikan HAM dapat dikembangkan di seluruh jajaran Polres.
YKKMP juga akan melakukan koordinasi dengan para bupati di delapan kabupaten untuk mendorong dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendidikan HAM secara berkelanjutan.
2. 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗛𝗔𝗠 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗽𝗲𝗺𝘂𝗱𝗮 𝗚𝗲𝗿𝗲𝗷𝗮
YKKMP juga melaksanakan pelatihan pendidikan HAM bagi pemuda gereja di Kabupaten Jayawijaya pada Oktober 2026.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda gereja mengenai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, penghormatan terhadap martabat manusia, serta peran gereja dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan bermartabat.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta menyampaikan harapan agar pendidikan HAM bagi pemuda gereja tidak berhenti pada satu kegiatan, tetapi dapat dilanjutkan dan ditingkatkan pada masa mendatang.
YKKMP memandang bahwa gereja dan generasi muda memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kemanusiaan, mencegah kekerasan, serta memperkuat nilai-nilai keadilan dan perdamaian di tengah masyarakat.
3. 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗕𝗮𝗵𝗮𝘆𝗮 𝗠𝗶𝗻𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗮𝗻 𝗡𝗮𝗿𝗸𝗼𝗯𝗮 𝗱𝗶 𝗟𝗶𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗴𝘂𝗿𝘂𝗮𝗻 𝗧𝗶𝗻𝗴𝗴𝗶
Pada Oktober 2026, YKKMP juga menyelenggarakan sosialisasi bahaya minuman keras dan narkoba di lingkungan perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Jayawijaya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pendidikan nonformal untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai dampak penyalahgunaan minuman keras dan narkoba terhadap kesehatan, kehidupan sosial, masa depan generasi muda, serta pembangunan sumber daya manusia Papua.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa menyampaikan bahwa pendidikan nonformal sangat penting dan perlu ditingkatkan melalui kerja sama antara lembaga masyarakat sipil dan perguruan tinggi.
Pihak perguruan tinggi juga menyampaikan harapan untuk membangun kerja sama dengan YKKMP dalam mengembangkan kegiatan pendidikan dan sosialisasi bagi mahasiswa.
Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, menegaskan bahwa komitmen bersama antara YKKMP dan lembaga pendidikan sangat penting. Pendidikan HAM juga perlu dikembangkan di lingkungan perguruan tinggi agar mahasiswa memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghormati hak orang lain, serta memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
4. 𝗠𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝘀𝗶𝗮𝗽𝗸𝗮𝗻 16 𝗞𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗲𝗹𝗮 𝗛𝗔𝗠 𝗱𝗶 𝗗𝗲𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗞𝗮𝗯𝘂𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻
Sebagai bagian dari strategi penguatan kapasitas masyarakat sipil, YKKMP mempersiapkan kader Human Rights Defender (HRD) atau Pembela HAM di delapan kabupaten Provinsi Papua Pegunungan.
Setiap kabupaten dipersiapkan dua orang kader, sehingga secara keseluruhan terdapat 16 kader pembela HAM yang diharapkan menjadi bagian dari penguatan pemantauan, dokumentasi, pencarian fakta, advokasi, dan pendidikan HAM di wilayah masing-masing.
Dalam arahannya kepada para peserta, Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, menegaskan bahwa setiap pembela HAM wajib mempertahankan independensi dan integritas dalam menjalankan tugas.
Pembela HAM tidak boleh bekerja berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap kelompok mana pun, serta tidak boleh menyampaikan informasi yang tidak didukung oleh fakta.
Setiap kader harus bekerja secara profesional, independen, objektif, dan bertanggung jawab. Informasi yang diperoleh di lapangan harus melalui proses pengumpulan data, pemeriksaan, dan verifikasi sebelum disampaikan kepada publik maupun lembaga yang berwenang.
𝗧𝗵𝗲𝗼 𝗛𝗲𝘀𝗲𝗴𝗲𝗺 𝗺𝗲𝗻𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻:
“Pembela HAM harus tetap independen. Jangan bekerja berdasarkan kepentingan kelompok tertentu dan jangan melakukan diskriminasi terhadap siapa pun. Bekerjalah sesuai fakta, kumpulkan data, lakukan verifikasi, dan sampaikan informasi berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembela HAM tidak boleh berbicara tanpa data.”
𝗣𝗘𝗦𝗔𝗡 𝗚𝗨𝗕𝗘𝗥𝗡𝗨𝗥 𝗣𝗔𝗣𝗨𝗔 𝗣𝗘𝗚𝗨𝗡𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 : 𝗣𝗘𝗠𝗕𝗘𝗟𝗔 𝗛𝗔𝗡 𝗛𝗔𝗥𝗨𝗦 𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗝𝗘𝗠𝗕𝗔𝗧𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗔𝗗𝗜𝗟𝗔𝗡 𝗗𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗔𝗠𝗔𝗜𝗔𝗡
Dalam sambutan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan pada acara penutupan Pelatihan Human Rights Defender (HRD), yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Deli Wandik, M.Pd., M.Si., Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada YKKMP, para narasumber, panitia, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Gubernur menyampaikan bahwa kegiatan pendidikan HAM merupakan langkah positif dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam memahami, menghormati, melindungi, dan memperjuangkan hak asasi manusia di Tanah Papua.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa perjuangan untuk kebenaran dan keadilan merupakan tanggung jawab bersama. Penghormatan terhadap HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
Gubernur berharap para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan dan pengalaman selama mengikuti pelatihan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat serta menjalankan tugas-tugas kemanusiaan di daerah masing-masing.
Menurut Gubernur, perjuangan menegakkan HAM harus dilakukan dengan keberanian, kejujuran, berdasarkan fakta, menghormati hukum, serta tetap mengutamakan dialog dan perdamaian.
Seorang pembela HAM harus memiliki integritas, independensi, kepedulian terhadap sesama, serta kemampuan mendengarkan dan memahami persoalan masyarakat secara objektif.
Gubernur juga mengingatkan agar pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan tidak berhenti di ruang belajar, melainkan menjadi bekal untuk memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan masyarakat, penyelesaian persoalan kemanusiaan, dan pembangunan keadilan di Papua Pegunungan.
Lebih lanjut, Gubernur mengajak seluruh peserta untuk menjadi pembela HAM yang bijaksana, peduli terhadap sesama, berani menyuarakan kebenaran, serta mampu menjadi jembatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana disampaikan dalam sambutan tersebut, mendukung upaya-upaya positif yang bertujuan membangun keadilan, memperkuat perlindungan, dan menghormati hak setiap manusia.
Gubernur juga menekankan pentingnya membangun Papua Pegunungan dengan semangat persaudaraan, saling menghargai, keterbukaan, dialog, dan perdamaian. Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan martabat dan hak-hak kemanusiaan.
𝗞𝗢𝗠𝗜𝗧𝗠𝗘𝗡 𝗬𝗞𝗞𝗠𝗣 𝗣𝗘𝗡𝗗𝗜𝗗𝗜𝗞𝗔𝗡 𝗛𝗔𝗠 𝗕𝗘𝗥𝗞𝗘𝗟𝗔𝗡𝗝𝗨𝗧𝗔𝗡 𝗗𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗥𝗟𝗜𝗡𝗗𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗧𝗘𝗥𝗛𝗔𝗗𝗔𝗣 𝗠𝗔𝗦𝗬𝗔𝗥𝗔𝗞𝗔𝗧 𝗦𝗜𝗣𝗜𝗟 𝗗𝗜 𝗗𝗔𝗘𝗥𝗔𝗛 𝗞𝗢𝗡𝗙𝗟𝗜𝗞 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗗𝗜 𝗣𝗥𝗜𝗢𝗥𝗜𝗧𝗔𝗦.
Setelah melaksanakan berbagai program pendidikan dan penguatan kapasitas HAM, YKKMP menegaskan komitmennya untuk mendorong setiap kader pembela HAM yang telah mengikuti pelatihan agar turut mengambil bagian dalam memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
YKKMP akan terus mengembangkan kapasitas tenaga pembela HAM melalui pendidikan, pendampingan, peningkatan keterampilan, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, kader yang telah dipersiapkan tidak hanya menjadi peserta pelatihan, tetapi juga mampu menjadi penggerak pendidikan dan kesadaran HAM di tengah masyarakat.
Selain pendidikan HAM, YKKMP juga berkomitmen bekerja sama dengan 16 kader Human Rights Defender yang dipersiapkan di delapan kabupaten untuk melakukan kegiatan pemasangan baliho kemanusiaan di wilayah-wilayah yang terdampak konflik bersenjata dan daerah rawan konflik di Papua.
Pemasangan baliho tersebut merupakan salah satu bentuk kampanye kemanusiaan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata agar menghormati hukum humaniter internasional, melindungi masyarakat sipil, dan tidak menjadikan fasilitas umum maupun permukiman penduduk sebagai medan pertempuran.
Pesan kemanusiaan tersebut ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik TNI-Polri maupun kelompok bersenjata nonnegara, agar senantiasa membedakan masyarakat sipil dari pihak-pihak yang terlibat dalam permusuhan.
YKKMP berharap pemasangan baliho kemanusiaan di daerah rawan konflik dapat meningkatkan kesadaran seluruh pihak, mengurangi risiko jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil, serta mencegah terjadinya tindakan yang membahayakan penduduk yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata.
Masyarakat sipil, termasuk perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, harus memperoleh perlindungan dari dampak konflik bersenjata. Mereka tidak boleh menjadi korban akibat tindakan kekerasan maupun penggunaan kekuatan bersenjata.
𝗗𝗶𝗿𝗲𝗸𝗿𝘂𝗿 𝗘𝗸𝘀𝗲𝗸𝘂𝘁𝗶𝗳 𝗬𝗞𝗞𝗠𝗣, 𝗧𝗵𝗲𝗼 𝗛𝗲𝘀𝗲𝗴𝗲𝗺 𝗺𝗲𝗻𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗯𝗮𝗵𝘄𝗮:
“Harapan kita bersama adalah melalui pendidikan HAM, kampanye kemanusiaan, dan pemasangan baliho di daerah rawan konflik, semua pihak semakin memahami pentingnya melindungi masyarakat sipil. Masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata harus dilindungi. Kita ingin mengurangi jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil dan mendorong semua pihak menghormati nilai-nilai kemanusiaan.”
YKKMP menegaskan bahwa kegiatan pemasangan baliho akan dilaksanakan dengan pendekatan kemanusiaan, koordinasi dengan pihak terkait, serta memperhatikan keselamatan para kader dan masyarakat setempat. Kegiatan ini bukan untuk mendukung salah satu pihak yang berkonflik, melainkan menyampaikan pesan perlindungan masyarakat sipil secara independen dan tanpa diskriminasi.
𝗣𝗘𝗡𝗗𝗜𝗗𝗜𝗞𝗔𝗡 𝗛𝗔𝗠 𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗕𝗘𝗥𝗞𝗘𝗟𝗔𝗡𝗝𝗨𝗧𝗔𝗡 𝗣𝗔𝗗𝗔 𝗧𝗔𝗛𝗨𝗡 2027.
YKKMP berkomitmen untuk melanjutkan program pendidikan HAM pada tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Pendidikan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk masyarakat di daerah pedalaman, daerah rawan konflik, lingkungan gereja, perguruan tinggi, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya.
Tujuan utama keberlanjutan pendidikan HAM adalah agar masyarakat mengetahui hak-hak dasarnya, memahami kewajibannya, mengetahui mekanisme pengaduan ketika mengalami atau menyaksikan dugaan pelanggaran HAM, serta memahami cara melindungi diri dan sesama dalam situasi konflik.
YKKMP juga berharap setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan tetap menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, gereja, lembaga pendidikan, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga HAM.
Kerja sama tersebut diperlukan agar perjuangan penegakan HAM di Papua dapat dilakukan secara profesional, independen, terkoordinasi, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
𝗞𝗢𝗠𝗜𝗧𝗠𝗘𝗡 𝗬𝗞𝗞𝗠𝗣: 𝗛𝗔𝗠 𝗕𝗨𝗞𝗔𝗡 𝗦𝗘𝗞𝗘𝗗𝗔𝗥 𝗣𝗘𝗕𝗚𝗘𝗧𝗔𝗛𝗨𝗔𝗡, 𝗧𝗘𝗧𝗔𝗣𝗜 𝗧𝗔𝗡𝗚𝗨𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗪𝗔𝗕 𝗕𝗘𝗥𝗦𝗔𝗠𝗔
YKKMP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Gubernur Papua Pegunungan, seluruh jajaran kepolisian, lembaga pendidikan, gereja, para narasumber, peserta, panitia, serta semua pihak yang telah mendukung terlaksananya rangkaian kegiatan tersebut.
YKKMP menegaskan bahwa pembelaan terhadap hak asasi manusia bukanlah pekerjaan untuk membela kepentingan kelompok tertentu, melainkan upaya menjaga martabat dan hak setiap manusia tanpa diskriminasi.
𝗞𝗿𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗮𝗱𝗮𝗹𝗮𝗵 𝘀𝗲𝗯𝘂𝗮𝗵 𝗺𝗼𝗱𝗮𝗹. 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗿𝗯𝘂𝗸𝗮𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽 𝗸𝗿𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗺𝗲𝗿𝘂𝗼𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗯𝗮𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻 𝗽𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵𝗮𝗻, 𝗶𝗻𝘁𝗶𝘁𝘂𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗺𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗵𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶 𝗛𝗮𝗸 𝗔𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗠𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮.
YKKMP percaya bahwa pendidikan HAM, penguatan kapasitas pembela HAM, kampanye kemanusiaan, serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan di Provinsi Papua Pegunungan dan Tanah Papua.(DW)
𝗛𝗔𝗠 𝗕𝗨𝗞𝗔𝗡 𝗦𝗘𝗞𝗘𝗗𝗔𝗥 𝗣𝗘𝗡𝗚𝗘𝗧𝗔𝗛𝗨𝗔𝗡, 𝗧𝗘𝗧𝗔𝗣𝗜 𝗧𝗔𝗡𝗚𝗨𝗡𝗚 𝗝𝗔𝗪𝗔𝗕 𝗨𝗡𝗧𝗨𝗞 𝗠𝗘𝗟𝗜𝗡𝗗𝗨𝗡𝗚𝗜 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗔𝗕𝗔𝗧 𝗦𝗘𝗧𝗜𝗔𝗣 𝗠𝗔𝗡𝗨𝗦𝗜𝗔.
Wamena, 13 November 2026
𝗬𝗔𝗬𝗔𝗦𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗔𝗗𝗜𝗟𝗔𝗡 𝗗𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗨𝗧𝗨𝗛𝗔𝗡 𝗠𝗔𝗡𝗨𝗦𝗜𝗔 𝗣𝗔𝗣𝗨𝗔 (𝗬𝗞𝗞𝗠𝗣)
𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗲𝘀𝗲𝗴𝗲𝗺
Direktur Eksekutif YKKMP
𝗧𝗲𝗹𝗽𝗻 081344553374.
