Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi peningkatan investasi sebagai upaya memperluas peluang kerja dan memperkuat struktur ekonomi nasional.
Langkah ini mendapat dukungan dari pelaku industri kawasan dan dunia usaha yang menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para rektor dan pimpinan perguruan tinggi yang menekankan peran strategis pendidikan tinggi dalam mendukung investasi dan agenda hilirisasi nasional. Arahan tersebut dinilai mempertegas pentingnya kolaborasi antara kampus, industri, dan pemerintah.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, mengatakan penekanan Presiden terhadap dukungan perguruan tinggi pada 18 proyek strategis hilirisasi yang dikelola Danantara menunjukkan arah kebijakan yang semakin terintegrasi.
“HKI melihat arahan Presiden sebagai sinyal kuat bahwa pembangunan industri ke depan harus bertumpu pada kesiapan SDM, riset terapan, dan inovasi. Ini sangat relevan untuk memastikan investasi strategis benar-benar memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional,” ujarnya.
HKI menilai Danantara berperan penting dalam mempercepat pembiayaan proyek hilirisasi, sementara kawasan industri menjadi simpul pelaksanaan investasi melalui kesiapan lahan, utilitas, dan ekosistem usaha.
Menurut Ma’ruf, relasi keduanya saling melengkapi dan berdampak langsung pada penciptaan kerja.
“Ketika investasi tumbuh, ekonomi tumbuh. Lapangan kerja tercipta,” katanya.
Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong sektor swasta untuk aktif menambah lapangan kerja, terutama bagi kelas menengah bawah.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Aviliani, menegaskan peran dunia usaha dalam mendukung pemerintah.
“Yang sebenarnya menjadi pekerjaan rumah kita bersama di sektor swasta, dalam hal ini Kadin, bagaimana bisa membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Aviliani menyoroti kelompok menengah bawah yang kontribusinya sekitar 17 persen PDB dengan jumlah mencapai 75 juta orang.
“Agar 75 juta atau yang 17 persen tadi bisa naik kelas menjadi yang 70 persen,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menginstruksikan percepatan program padat karya.
“Bapak Presiden memang benar-benar menghendaki kita semua bekerja dengan jauh lebih cepat lagi, terutama di beberapa bidang yang bersifat penciptaan lapangan pekerjaan dan padat karya.” ujar Prasetyo.
Presiden juga menekankan percepatan pembangunan sektor perikanan, termasuk kampung nelayan dan pembuatan kapal tangkap ikan secara masif, guna menekan pengangguran dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Penerbit: Marihot
