Samarinda – DerapKalimantan.com – Senin, (26/1/2025), Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pemerataan pembangunan sejatinya tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur jalan, jembatan, dan perumahan, tetapi juga dari ketersediaan layanan dasar seperti listrik dan air bersih.
Dalam tata kelola kelistrikan nasional, negara mempercayakan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PLN (Persero), mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemerataan jaringan listrik ke berbagai wilayah.
Namun, di sisi lain, persoalan penagihan kepada pelanggan kerap menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Sistem denda hingga pemutusan sambungan listrik telah menjadi standar operasional prosedur (SOP) PLN yang selama ini diterapkan secara ketat dan nyaris tanpa kompromi.
Menarik untuk dicermati, pada awal tahun anggaran, pencairan dana di lingkungan lembaga pemerintah tidak selalu dilakukan tepat waktu. Akibatnya, kewajiban pembayaran rutin seperti listrik, air, dan fasilitas komunikasi sering kali mengalami keterlambatan. Kondisi ini kerap menimpa sarana dan prasarana sosial yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pemerintah.
Situasi tersebut kini dialami oleh asrama putri di Kota Samarinda, yang dihuni oleh para mahasiswi dari berbagai daerah. Para penghuni asrama diliputi keresahan setelah menerima informasi bahwa aliran listrik di asrama mereka terancam diputus oleh petugas PLN dalam waktu satu hari, tepatnya pada 27 Januari 2026, akibat tunggakan pembayaran.
Kebijakan penagihan PLN dinilai tidak pandang bulu, meskipun objek yang akan diputus merupakan fasilitas sosial dan pendidikan. Padahal, di dalam asrama tersebut terdapat anak-anak bangsa yang sedang menempuh pendidikan tinggi, jauh dari orang tua, dan menggantungkan aktivitas belajar mereka pada ketersediaan listrik.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah penerapan SOP yang kaku harus mengesampingkan kepentingan sosial dan hak atas pendidikan? Sebagai BUMN yang membawa misi pelayanan publik, PLN diharapkan mampu menunjukkan sensitivitas sosial, khususnya terhadap fasilitas pendidikan dan sosial yang memiliki fungsi strategis bagi masa depan generasi bangsa.**
Tim DK.
